Kasus Korupsi E-KTP, Hasto PDIP Bilang Nama Kadernya Dicatut

Reporter

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan telah mengklarifikasi ke sejumlah kadernya yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Beberapa kader PDIP yang diduga terlibat adalah Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Arif Wibowo.

"Klarifikasi sudah kami lakukan ke Ganjar dan Arif dan Laoly. Yang bersangkutan menyatakan (nama mereka) itu dicatut," kata Hasto saat ditemui di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca: Sidang Kasus E-KTP, KPK Akan Tindaklanjuti Nama-nama dalam Dakwaan

Kamis siang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus tersebut dengan terdakwa mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. Nama Arif, Ganjar, dan Yasonna masuk dalam dakwaan salah satu terdakwa kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

Meski telah membantah kadernya ikut terlibat, Hasto mengatakan menghormati persidangan dan siap menerima apapun hasilnya. Jika memang ada kadernya yang terlibat, kata dia, Hasto menyerahkan pada pengadilan untuk membuktikan. "Siapapun yang salah menggunakan kekuasaan akan diberikan sanksi tegas oleh partai," kata dia.

Simak: Sidang Korupsi E-KTP Dijadwalkan Dua Kali Sepekan

Namun Hasto ragu ada kader PDIP terlibat proyek besar itu. Keraguan Hasto  didasarkan pada posisi PDIP pada saat proyek E-KTP dimulai di DPR pada 2012. Sebab, saat itu PDIP dalam posisi partai oposisi pemerintah dan tak terlibat dengan proyek tersebut.

"Kami bukan desainer dari program E-KTP, karena program single identity number saat digagas Bu Mega (Megawati Sekarnoputri) bukan berdasarkan proyek besar-besaran seperti ini," kata dia.

Hasto meminta agar sidang  dijalankan seadil dan setransparan mungkin. Hasto bahkan meminta agar jaksa penuntut umum dalam persidangan itu dapat menyebutkan dari mana informasi terkait keterlibatan para kader PDIP dalam kasus tersebut.

EGI ADYATAMA






Hasto Kristiyanto Ungkap Usulan Nama Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

15 hari lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Usulan Nama Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

Risma mengatakan pilihan calon Gubernur DKI Jakarta merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

15 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.


Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

16 hari lalu

Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

PDIP dan Partai Demokrat sering saling lontar pernyataan 'panas'. Namun, tak membaiknya hubungan 2 partai ini, keduanya sepakat untuk soal ini.


Hasto Kristiyanto PDIP Ungkap Pidato SBY Ditujukan ke Jokowi

17 hari lalu

Hasto Kristiyanto PDIP Ungkap Pidato SBY Ditujukan ke Jokowi

Demokrat mengatakan pernyataan SBY di forum internal partai hanya untuk menyemangati dan menghidupkan semangat para kader.


Politikus PDIP Bandingkan Kota Depok dengan Banyuwangi, Surabaya dan Semarang

17 hari lalu

Politikus PDIP Bandingkan Kota Depok dengan Banyuwangi, Surabaya dan Semarang

Politikus PDIP mempertanyakan mengapa Depok yang mengusung tema Green and Smart City, tidak dapat penghargaan dari UI GreenCityMetric 2022.


Hasto Kristiyanto Bantah Keberadaan Dewan Kolonel di PDIP

17 hari lalu

Hasto Kristiyanto Bantah Keberadaan Dewan Kolonel di PDIP

Dewan Kolonel disebut sebagai wadah bagi para anggota DPR Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai capres 2024.


Saling Serang PDIP dan PKS, Pakar Politik: Dua Partai Beda Ideologi dan Basis Pendukung

17 hari lalu

Saling Serang PDIP dan PKS, Pakar Politik: Dua Partai Beda Ideologi dan Basis Pendukung

Saling serang PDIP dan PKS masih berlanjut. Pengamat politik menyebut kedua partai punya basis ideologi yang sangat berbeda.


Partai Demokrat dan PDIP Saling Serang, NasDem: Jangan Saling Menuding

18 hari lalu

Partai Demokrat dan PDIP Saling Serang, NasDem: Jangan Saling Menuding

Partai Nasdem meminta Partai Demokrat dan PDIP saling menahan diri.


Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

18 hari lalu

Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

Wali Kota Depok Mohammad Idris menuding pembangunan Kota Depok bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga PDI Perjuangan yang masuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


PDIP Tanggapi Pidato SBY, Partai Demokrat: Tidak Perlu Reaktif dan Kebakaran Jenggot

18 hari lalu

PDIP Tanggapi Pidato SBY, Partai Demokrat: Tidak Perlu Reaktif dan Kebakaran Jenggot

Partai Demokrat meminta PDIP tak perlu reaktif atas pidato Ketua Majelis Tinggi mereka Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.