Kasus E-KTP, Ade Komarudin Bantah Pernah Terima Uang dari Irman

Reporter

Ketua DPR RI, Ade Komaruddin didampingi Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga (kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, 25 November 2016. Ia meminta saran dan masukan kepada Megawati atas rencana pencopotannya dari Ketua DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin membantah  menerima uang dari anggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Ia menampik tudingan telah menerima uang dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Menurut politikus beringin yang akrab disapa Akom itu, dia sudah mengklarifikasi hal tersebut saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sewaktu diperiksa KPK, ujar Akom, tidak ada pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini.

Baca: Kader Diduga Terjerat Kasus E-KTP, Setya Novanto Bantah Golkar Retak

"Keterangan tersebut (bahwa dia menerima uang) hanya berdasarkan dari keterangan Bapak Irman sepihak," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Maret 2017.

Mantan Ketua DPR itu mengaku bahwa sejak awal dia tidak terlibat dalam hal perencanaan, penentuan anggaran dan pelaksanaan proyek ini. Sebab, saat itu ia menjabat sebagai sekretaris fraksi. "Bukan ketua fraksi dan bukan juga sebagai pimpinan atau anggota Komisi II," ucapnya.

Akom meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlangsung dan mengikuti perkembangannya secara seksama.

Simak: Setya Novanto Terkait E-KTP, Golkar Diminta Tak Gelar Munaslub

Nama Akom disebut dalam berkas dakwaan Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis pagi. Ia diduga menerima uang sebanyak US$ 100 ribu dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun ini pada pertengahan 2013.

Akom berujar belum bisa memastikan kebenaran pemberitaan terkait kasus ini. Sebab, ia belum membaca detil dokumen dakwaan.

AHMAD FAIZ






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

1 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

2 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

2 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

3 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

4 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

6 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

6 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

6 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

7 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

8 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP