Ketua MK Tegaskan Institusinya Tak Dapat Diawasi, Sebab...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MK Arief Hidayat menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Selain Arief Hidayat, KPK juga memeriksa Hakim MK Suhartoyo, Hakim MK Maria Farida dan Hakim MK Aswanto sebagai saksi mengenai kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua MK Arief Hidayat menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Selain Arief Hidayat, KPK juga memeriksa Hakim MK Suhartoyo, Hakim MK Maria Farida dan Hakim MK Aswanto sebagai saksi mengenai kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa lembaganya tak dapat diawasi lembaga mana pun, termasuk Komisi Yudisial. Menurut Arief, ketentuan itu didasari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

    Arief berpandangan bahwa MK sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi tak seharusnya diawasi. "Sudah sangat jelas. Berdasarkan putusan tersebut, dengan menggunakan tafsir sistematik maupun original intent, MK tak dapat diawasi oleh KY," katanya dalam diskusi publik MK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

    Baca : KPK Periksa Lima Saksi Suap Patrialis Akbar

    Dia pun berujar, tak ada istilah “mengawasi” dalam Undang-Undang 1945 yang terkait dengan MK. Terminologi yang digunakan, kata dia, adalah “menjaga”. "Dalam hal ini, hakim konstitusi haruslah dijaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilakunya, bukan diawasi," ujar Arief.

    Meskipun begitu, Arief memastikan pihaknya terbuka atas saran dan masukan dari pihak lain dalam rangka pembenahan MK. "Saran dan masukan sangat penting untuk membangun mentalitas yang memaksimalkan kontrol dan koreksi diri," tuturnya. 

    Desakan pengawasan eksternal terhadap MK sebelumnya deras mengalir, salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Pengawasan itu dianggap penting menyusul kasus suap hakim konstitusi yang terjadi hingga dua kali. 

    Koalisi itu pun memandang KY sebagai lembaga yang tepat mengawasi peradilan semacam MK. Namun perwujudan fungsi pengawasan eksternal terhambat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

    YOHANES PASKALIS

    Simak pula:
     Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berkas yang Diterima dan Dalil yang Ditolak Sidang MK Pra Skors

    Inilah berkas perbaikan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga terkait sengketa Pilpres yang diterima dan sejumlah dalil yang ditolak Sidang MK, 27 Juni 2019.