Sidang Kasus E-KTP, di Manado Kekurangan 146 Ribu Blangko  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga lanjut usia membubuhkan cap jari secara digital saat pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/4). TEMPO/Prima Mulia

    Warga lanjut usia membubuhkan cap jari secara digital saat pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/4). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COManado - Di tengah sidang kasus korupsi e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) di Jakarta, di Manado terjadi kekurangan blangko. Sebanyak 146 ribu blangko belum tersedia di kota ini, yang warganya telah memenuhi syarat mendapatkan e-KTP

    Data yang diperoleh Tempo dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado menyebutkan, total blangko yang diperlukan berasal dari 84.350 orang yang telah melakukan perekaman data tapi e-KTP tak kunjung jadi, serta 62 ribu warga yang memang belum melakukan perekaman data sama sekali. Kota Manado sendiri memiliki 402 ribu warga wajib KTP.

    Baca: Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik 

    Kepala Dukcapil Kota Manado Julises Oehlers mengatakan, sejak Juli 2016, memang tidak ada lagi penyaluran blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, walaupun warga telah melakukan perekaman data, tetap saja fisik e-KTP belum bisa dicetak.

    "Terakhir kami dapat sebanyak 4.000 blangko pada Juli 2016. Setelah itu tidak ada lagi. Untuk menyiasati, kami terbitkan surat keterangan sebagai pengganti KTP," kata Oehlers, Kamis, 9 Maret 2017.

    Oehlers berujar, tahun ini pemerintah Manado sudah mengajukan permintaan 17 ribu blangko e-KTP, tapi belum direalisasikan. "Mudah-mudahan bisa dapat lagi karena memang sudah sangat urgen. Belum lagi masyarakat yang terus mendesak kami," ujar Oehlers.

    Simak: Sidang Kasus E-KTP, JPU Bakal Hadirkan 133 Saksi, Termasuk Setya Novanto 

    Sengkarut pengadaan e-KTP menjadi sorotan publik karena ada indikasi korupsi anggaran. KPK berupaya mengungkap praktek lancung pada proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Kamis siang, persidangan perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 

    ISA ANSHAR JUSUF

    Video Terkait:
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.