Wiranto Akui Kasus Korupsi E-KTP Bisa Picu Kegaduhan Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan tidak menutup kemungkinan  proses pengungkapan dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) bisa memicu kegaduhan politik.

    Pasalnya, banyak nama besar dari kalangan pemerintahan dan swasta serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat  disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. "Kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan," kata Wiranto di kantornya, Kamis, 9 Maret 2017.

    Baca: Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

    Wiranto mengimbau masyarakat agar tidak membesar-besarkan kasus tersebut serta menyerahkan proses hukumnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan.

    "Gaduh dan tidak gaduh kan tergantung masyarakat sendiri. Itu (kegaduhan) mungkin terjadi, tapi kita harapkan tak mengganggu kinerja pemerintah dan mekanisme kerja dengan DPR RI," ujar Wianto.

    Perkara dugaan kasus korupsi E-KTP tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis siang. Dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri duduk sebagai terdakwa.

    Simak: Duit e-KTP ke Politikus, Nama Anas Urbaningrum Muncul Lagi

    Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagro Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto.

    Jaksa Penuntut Umum dari KPK membeberkan identitas selain Irman dan Sugiarto, serta sejumlah korporasi yang diduga terlibat korupsi proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu.

    YOHANES PASKALIS

    Video Terkait:
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.