Duit E-KTP ke Politikus, Nama Anas Urbaningrum Muncul Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum, berjalan meninggalkan rumah tahanan gedung KPK, Jakarta, 17 Juni 2015. Anas akan dipindahkan ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum, berjalan meninggalkan rumah tahanan gedung KPK, Jakarta, 17 Juni 2015. Anas akan dipindahkan ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Pengusaha Andi Narogong, berdasarkan dakwaan jaksa penuntut dalam kasus korupsi  e-KTP, terungkap melakukan pembayaran ke sejumlah politikus DPR. Ada nama Anas Urbaningrum. Pembayaran itu bertujuan memastikan proyek e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri direalisasikan.

    Sesuai dengan dakwaan kasus e-KTP yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis, 9 Maret 2017, itu, kucuran pertama duit tersebut dilakukan pada September-Oktober 2010. Andi memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR. Berikut ini perincian aliran dana itu, seperti dalam dakwaan jaksa penuntut, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor.

    Baca: KPK Temukan Indikasi Praktek Ijon dalam Proyek E-KTP

    Anas Urbaningrum
    Dalam kasus e-KTP ia disebut menerima US$ 500 ribu yang diberikan melalui Eva Ompita Soraya. Pada April 2010, Andi memberikan US$ 2 juta melalui Fahmi Yandri. Sebagian uang itu digunakan untuk biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung. 

    Sebagian uang itu juga diberikan kepada Khatibul Umam Wiranu selaku anggota Komisi II sebesar US$ 400 ribu dan Mohammad Jafar Hafsah selaku Ketua Fraksi Demokrat sebesar US$ 100 ribu. Pada Oktober 2010, Andi kembali memberi Anas duit sebesar US$ 3 juta.

    Arief Wibowo 
    Posisinya selaku anggota Komisi II DPR. Politikus PDI Perjuangan ini disebut menerima US$ 100 ribu.

    Chaeruman Harahap 
    Posisinya sebagai Ketua Komisi II DPR. Politikus Partai Golkar ini disebut mendapat US$ 550 ribu.

    Ganjar Pranowo
    Posisinya selaku Wakil Ketua Komisi II DPR dan kini menjadi Gubernur Jawa Tengah. Politikus PDI Perjuangan ini disebut menerima US$ 500 ribu.

    Agun Gunandjar
    Politikus Partai Golkar ini pernah menjadi anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR dan disebut menerima US$ 1 juta.

    Mustoko Weni 
    Posisinya selaku anggota Komisi II DPR disebut kebagian US$ 400 ribu.

    Ignatius Mulyono
    Posisinya sebagai anggota Komisi II DPR. Politikus Partai Demokrat ini disebut menerima US$ 250 ribu.

    Taufik Effendi 
    Politikus Partai Golkar ini pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR dan disebut mendapat US$ 50 ribu.

    Teguh Djuwarno
    Politikus PAN yang menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR disebut mendapat US$ 100 ribu.

    MAYA AYU PUSPITASARI | PRUWANTO

    Video Terkait:
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.