Golkar Akan Berhentikan Kadernya yang Terlibat Korupsi Proyek E-KTP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golongan Karya Nurdin Halid mengatakan partainya akan memberikan sanksi kepada kader yang terlibat korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Hal ini juga berlaku bagi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang diduga ikut menerima duit korupsi.

    "Tidak mengenal ketua umum. Mengenai aturan, siapa pun dia, kalau melakukan pelanggaran sesuai dengan AD/ART, sudah diatur sanksinya," ucap Nurdin di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

    Baca juga: Yorrys Raweyai Kasus Soal E-KTP Ganggu Elektabilitas Golkar

    Mekanisme pemberian sanksi bagi kader Golkar mulai pemberhentian sementara hingga tetap. Bila seorang kader sudah berstatus tersangka, dia akan diberhentikan sementara. "Tapi kami punya keyakinan kuat sekarang ini masih berstatus praduga tak bersalah," ujarnya.

    Tapi, tutur Nurdin, penerapan sanksi ini berlaku bila sudah ada keputusan pengadilan yang inkracht. Ia pun meminta semua pihak mengikuti persidangan yang tengah berlangsung. "Mari kita ikuti prosesnya," ucapnya.

    Baca pula: Diduga Terlibat Kasus E-KTP, Setya Novanto: Saya Cukup Berdoa Saja

    Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ini mengatakan saat belum ada bukti terkait dengan nama-nama kader Golkar yang diduga terlibat korupsi proyek tersebut. "Saat ini, kan, masih praduga tak bersalah," ujar Nurdin.

    Pihaknya tidak mau berasumsi terkait dengan dugaan keterlibatan kader-kader Golkar. "Hukum itu bicara fakta," tuturnya.

    Meski kini Golkar kerap disebut-sebut terlibat korupsi proyek e-KTP, Nurdin mengklaim tidak ada pengaruhnya terhadap kesatuan partai, baik di tingkat pusat maupun di daerah. "Golkar tetap solid," katanya.

    AHMAD FAIZ

    Simak:
    Larang Siaran Langsung Sidang Kasus E-KTP, Penghinaan terhadap Hukum dan Pers
    Ahli Hukum: Pengembalian Uang E-KTP Tak Hilangkan Pidana Korupsi

    Video Terkait:
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.