Larang Siaran Langsung E-KTP, Penghinaan Terhadap Hukum dan Pers

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wina Armada Sukardi. TEMPO/ Bernard Chaniago

    Wina Armada Sukardi. TEMPO/ Bernard Chaniago

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum dan etik pers serta sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Wina Armada Sukardi, mengecam keras larangan siaran langsung sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, termasuk untuk sidang e-KTP yang akan berlangsung hari ini, Kamis, 9 Maret 2017 di pengadilan Tipikor Jakarta.

    Menurut Ketua Komisi hukum dan perundang-undangan Dewan Pers peiode 2007-2013 itu, larangan siaran langsung pengadilan yang terbuka untuk umum,  selain jelas-jelas merupakan penghinaan terhadap kemerdekaan pers,  juga bertentangan  diametral dengan prinsip-prinsip peradilan yang  bebas, terbuka dan jujur. "Pelarangan siaran langsung terhadap sidang yang terbuka untuk umum, termasuk kualifikasi pengkhianatan terhadap jiwa dan semangat  dari KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)" kata Wina kepada Tempo, 9 Maret 2017.

    Baca juga: Sidang Kasus E-KTP, Ini Penyebab KPI Kritik Larangan Siaran Langsung

    Sebelumnya Rabu, 8 Maret 2017, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Johanes Priana, menegaskan pengadilan Tipikor melarang siaran langsung kasus dugaan korupsi e-KTP yang mulai berlangsung hari ini. Alasannya, ketua PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan peraturan melarang siaran langsung di lingkungan peradilan Jakarta Pusat. Selain itu, Priana pun menyebut pengadilan mencari kebenaran bukan keadilan sebagai alasan menolak siaran langsung.

    Baca pula: Dilarang Siaran Langsung, Ini Alasan Pengadilan Sidang E-KTP

    Wina menegaskakan, sesuai  dengan KUHAP, apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum, berarti masyarakat atau publik boleh dan dapat mengetahui apa yang terjadi dalam proses persidangan. Filosofi dari sidang terbuka untuk umum, tambah Wina,  agar pengadilan berjalan dengan fair dan adil, karena dapat disaksikan dan diawasi langsung  oleh publik. Dalam hal ini pers ialah wakil dari publik yang tidak dapat datang ke sidang pengadilan.

    Wina mengingatkan pula, pengertian 'umum' saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, tidak lagi cuma semata-mata terbatas pada  pengunjung di ruangan sidang. "Tapi umum juga dapat bermakna jutaan penonton yang menyaksikan langsung melalui kamera televisi, corong radio dan bahkan streaming," katanya.

    S. DIAN ANDRYANTO

    Simak:

    Korupsi E-KTP, Pengamat Politik Minta KPK Jangan 'Masuk Angin'

    Pengamat Harapkan KPK Punya Nyali Bongkar Habis Kasus E-KTP  

    Video Terkait:
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.