KPK, Nama-nama Besar, dan Guncangan Politik Kasus e-KTP  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Febri Diansyah menyatakan lembaganya tidak akan terganggu apabila terjadi guncangan politik terkait dengan kasus tindak pidana korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, sejumlah nama-nama besar disebut dalam dakwaan.

"Untuk dampak politik, kami tentu saja tidak menghitung. Sebab, fokus KPK adalah menangani kasus melalui proses hukum," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Maret. Menurut Febri, KPK hanya akan berfokus kepada dua orang terdakwa kasus e-KTP, yaitu Irman dan Sugiharto.
 
Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Febri menegaskan KPK akan berjalan pada proses hukum e-KTP sesuai dengan kewenangannya.

Baca: Ganjar Pranowo Menjelaskan Pernah Diperiksa Soal Kasus e-KTP

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam persidangan kasus e-KTP tidak hanya soal nama-nama, tapi juga akan diuraikan kronologis kasus tersebut dari awal. Tentu, kata Febri, penyebutan nama pihak-pihak tertentu dan peran masing-masing tidak terhindarkan meskipun belum pasti semuanya akan menjadi pelaku dalam perkara ini.

"Instruksi secara umumnya adalah dua orang sebagai terdakwa diduga bersama-sama dengan pihak lain, pihak lain itu siapa? Secara lengkap akan diungkapkan besok. Namun, secara umum, tentu itu berasal dari birokrasi kementerian atau juga dari legislatif (DPR) pada 2010, 2011, dan 2012," kata Febri.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, dalam dakwaan kasus e-KTP akan terungkap peran dan nama-nama tokoh besar. "Ya, nanti Anda baca saja, Anda dengarkan, kemudian Anda akan melihat. Ya, mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar karena nama yang disebutkan banyak sekali," kata Agus di Kantor Staf Presiden, Jumat, 3 Maret 2017.

Baca: KPK Temukan Indikasi Praktek Ijon dalam Proyek E-KTP

KPK sudah melimpahkan berkas kasus e-KTP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Maret 2017. Berkas setebal 24 ribu lembar itu sudah termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi.

"Anda tunggu. Kalau mendengarkan dakwaan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana. Jadi, nanti secara periodik, secara berjenjang ini dulu, habis ini siapa," ucap Agus.

Dalam perkara e-KTP, sudah ada dua tersangka, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Sugiharto. Keduanya sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu penegak hukum untuk membongkar perbuatan pidana.

Baca: Korupsi E-KTP, Partai-Partai Ramai Membantah

KPK juga menerima total pengembalian Rp 250 miliar dari korporasi dan 14 individu. Rinciannya, Rp 220 miliar dikembalikan korporasi dan Rp 30 miliar dikembalikan individu. Sebagian dari 14 individu yang mengembalikan dana itu adalah anggota DPR.

Nama-nama tokoh besar yang pernah diperiksa KPK, antara lain Ketua DPR Setya Novanto; mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Gubernur Jawa Tengah, yang juga pernah menjadi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo; mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Jafar Hafsah; mantan Pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa; dan Ketua Komisi II periode 2009- 2012 Chairuman Harahap.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, juga pernah diperiksa KPK terkait dengan kasus e-KTP. Setya membantah menerima uang dari proyek e-KTP. Bahkan Setya memastikan Partai Golkar yang ia pimpin tidak menerima duit itu. Namun Setya mengaku sudah melihat namanya disebut dalam dakwaan perkara e-KTP.

ANTARA | AHMAD FAIZ

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

1 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

1 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

2 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

2 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

3 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

3 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

9 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

9 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

9 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati