Korupsi Izin Lahan Tesso Nilo, Mantan Kepala BPN Kampar Ditahan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.COPekanbaru - Kejaksaan Tinggi Riau menahan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Zaiful Yusri atas kasus korupsi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu Kampar. Akibat perbuatan ini, negara dirugikan lebih dari Rp 17 miliar. 

Setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam di Ruang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Zaiful langsung digiring penyidik ke Rumah Tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Mengenakan baju tahanan, Zaiful Yusri hanya bisa tertunduk sambil menutupi wajahnya tanpa memberikan komentar saat menaiki mobil yang akan mengantarnya ke rutan. 

"ZY akan ditahan selama 20 hari ke depan sambil menunggu kelengkapan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke pengadilan," Kata Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta, Rabu, 8 Maret 2017. 

Selain menetapkan Zaiful, penyidik menetapkan lima tersangka baru atas keterlibatan kasus yang sama. Semua tersangka baru merupakan pejabat BPN Kampar yang saat ini masih menjalani pemeriksaan perkara di kejaksaan. 

Menurut Sugeng, Zaiful terlibat pelepasan dan penerbitan 271 persil SHM atas tanah kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Kampar, seluas 511,24 hektare. SHM itu diberikan kepada 28 warga pada 2003-2004.

Baca: Korupsi Hambalang, Saut KPK: Mungkin Tidak Berhenti di Choel

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau, perbuatan Zaiful menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 17 miliar. "Kerugian itu dihitung dari lahan hutan yang dibabat dan dikelola menjadi perkebunan sawit," kata Sugeng.

Baca: Korupsi Tambang, Gubernur Sulawesi Tenggara Diduga Terabas Hutan Lindung

Sugeng menambahkan, penerbitan SHM itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 1999 jo Nomor 9 Tahun 1999. Kantor BPN Kampar tidak mengisi blangko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon tidak dapat dijadikan dasar.

Baca: KPK Janji Lanjutkan Kasus Korupsi Kehutanan di Riau

Atas perbuatannya, Zaiful dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Baca: ICW Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Tolitoli ke KPK

RIYAN NOFITRA






Minta Menteri ATR Gebuk Mafia Tanah, Jokowi: Dipercepat Sertifikat Tanah Masyarakat

44 hari lalu

Minta Menteri ATR Gebuk Mafia Tanah, Jokowi: Dipercepat Sertifikat Tanah Masyarakat

Jokowi memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah.


Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

44 hari lalu

Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk menggebuk mafia tanah yang menyulitkan masyarakat untuk mengurus sertifikat.


Tim Transisi Otorita Kaji Draft Rencana Detail Tata Ruang IKN

45 hari lalu

Tim Transisi Otorita Kaji Draft Rencana Detail Tata Ruang IKN

Tim Transisi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengaku telah menerima draft dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN dari BPN.


Kantor Pertanahan Jakut Buka Layanan Sabtu-Minggu, Warga Bisa Urus Sertifikat Tanah Sendiri

58 hari lalu

Kantor Pertanahan Jakut Buka Layanan Sabtu-Minggu, Warga Bisa Urus Sertifikat Tanah Sendiri

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta Utara kini buka layanan pada Sabtu-Minggu. Bisa urus layanan sertifikat tanah.


Sorgum untuk Substitusi Gandum, Jubir BPN Paparkan Potensinya Sangat Besar

58 hari lalu

Sorgum untuk Substitusi Gandum, Jubir BPN Paparkan Potensinya Sangat Besar

Jubir BPN Hari Prihatono angkat bicara soal wacana pengembangan sorgum untuk bisa menjadi produk substitusi gandum.


Bogor Jadi Target Mafia Tanah, Kapolda Jabar: Maju Terus Jangan Takut

2 Agustus 2022

Bogor Jadi Target Mafia Tanah, Kapolda Jabar: Maju Terus Jangan Takut

Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jendral Suntana mendukung jajarannya di Polres Bogor untuk menyikat mafia tanah.


Diduga Mafia Tanah, Pejabat BPN Kab Bogor Palsukan 105 Sertifikat

1 Agustus 2022

Diduga Mafia Tanah, Pejabat BPN Kab Bogor Palsukan 105 Sertifikat

Polres Bogor menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor karena diduga menjadi mafia tanah


Terkini Bisnis: Jokowi Temui PM Jepang, Erick Thohir Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Tower PLN

27 Juli 2022

Terkini Bisnis: Jokowi Temui PM Jepang, Erick Thohir Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Tower PLN

Berita terkini bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari sejumlah isu yang akan dibahas Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.


Hadi Tjahjanto Resmi Buka Kantor BPN Sabtu-Minggu dan Luncurkan Nomor Pengaduan Pungli

27 Juli 2022

Hadi Tjahjanto Resmi Buka Kantor BPN Sabtu-Minggu dan Luncurkan Nomor Pengaduan Pungli

Menteri Agraria sekaligus Kepala BPN Hadi Tjahjanto resmi meluncurkan pembukaan kantor pertanahan (kantah) pada akhir pekan atau Sabtu-Minggu.


Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Masih Belum Selesai, Masalah Makam hingga Tuntutan Warga

24 Juli 2022

Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Masih Belum Selesai, Masalah Makam hingga Tuntutan Warga

Suryatman menyebut masih ada beberapa permasalahan sosial yang menghambat penyelesaian pembangunan Tol Cisumdawu.