Korupsi Izin Lahan Tesso Nilo, Mantan Kepala BPN Kampar Ditahan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.COPekanbaru - Kejaksaan Tinggi Riau menahan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Zaiful Yusri atas kasus korupsi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu Kampar. Akibat perbuatan ini, negara dirugikan lebih dari Rp 17 miliar. 

Setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam di Ruang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Zaiful langsung digiring penyidik ke Rumah Tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Mengenakan baju tahanan, Zaiful Yusri hanya bisa tertunduk sambil menutupi wajahnya tanpa memberikan komentar saat menaiki mobil yang akan mengantarnya ke rutan. 

"ZY akan ditahan selama 20 hari ke depan sambil menunggu kelengkapan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke pengadilan," Kata Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta, Rabu, 8 Maret 2017. 

Selain menetapkan Zaiful, penyidik menetapkan lima tersangka baru atas keterlibatan kasus yang sama. Semua tersangka baru merupakan pejabat BPN Kampar yang saat ini masih menjalani pemeriksaan perkara di kejaksaan. 

Menurut Sugeng, Zaiful terlibat pelepasan dan penerbitan 271 persil SHM atas tanah kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Kampar, seluas 511,24 hektare. SHM itu diberikan kepada 28 warga pada 2003-2004.

Baca: Korupsi Hambalang, Saut KPK: Mungkin Tidak Berhenti di Choel

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau, perbuatan Zaiful menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 17 miliar. "Kerugian itu dihitung dari lahan hutan yang dibabat dan dikelola menjadi perkebunan sawit," kata Sugeng.

Baca: Korupsi Tambang, Gubernur Sulawesi Tenggara Diduga Terabas Hutan Lindung

Sugeng menambahkan, penerbitan SHM itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 1999 jo Nomor 9 Tahun 1999. Kantor BPN Kampar tidak mengisi blangko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon tidak dapat dijadikan dasar.

Baca: KPK Janji Lanjutkan Kasus Korupsi Kehutanan di Riau

Atas perbuatannya, Zaiful dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Baca: ICW Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Tolitoli ke KPK

RIYAN NOFITRA






Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

2 hari lalu

Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), menggantikan Thomas Lembong.


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

8 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

9 hari lalu

BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

BPN mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Fase VI.


KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

30 hari lalu

KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

Nurul Ghufron mengatakan hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan, 244 kasus di antaranya diakibatkan oleh mafia tanah.


Proyek Saringan Sampah Anies Baswedan Terhambat, Menunggu Berita Acara Revisi Peta Bidang dari BPN

44 hari lalu

Proyek Saringan Sampah Anies Baswedan Terhambat, Menunggu Berita Acara Revisi Peta Bidang dari BPN

Proyek saringan sampah untuk mengurangi beban pintu air Manggarai ini telah dimulai di era Anies Baswedan. Namun kini terhambat sengketa lahan.


Pemilik Tanah Proyek Saringan Sampah yang Diresmikan Anies Baswedan Protes Belum Dibayar

51 hari lalu

Pemilik Tanah Proyek Saringan Sampah yang Diresmikan Anies Baswedan Protes Belum Dibayar

Pemprov DKI diminta menghentikan sementara proyek saringan sampah itu sampai pembayaran ganti rugi diselesaikan.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

1 Desember 2022

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

18 November 2022

Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

Anggota Komisi III DPR RI F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan Riau menjadi salah satu provinsi dengan angka konflik pertanahan terbanyak di Indonesia.


Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

28 Oktober 2022

Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.


Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

25 Oktober 2022

Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

Untuk mengatasi masalah lahan normalisasi Ciliwung itu, pemerintah akan menempuh langkah konsinyasi di pengadilan.