KPK Temukan Indikasi Praktek Ijon dalam Proyek E-KTP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya indikasi praktek ijon dalam dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Artinya, ada indikasi suap lebih dulu dibagi-bagi sebelum anggaran proyek disetujui anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan praktek ijon ini tercium dari adanya rapat-rapat yang dilakukan sejumlah anggota DPR dengan pemerintah saat membahas anggaran e-KTP.

    Baca juga:
    Ketika Para Saksi E-KTP Berkata, Setya Novanto Sampai Anas
    Pengamat Harapkan KPK Punya Nyali Bongkar Habis Kasus E-KTP

    "Sebelum pembahasan formal, ada pembahasan nonformal yang kami temukan. Ada indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak di sana untuk membicarakan proyek e-KTP ini," ucap Febri di kantor KPK, Selasa, 7 Maret 2017.

    Febri berujar, saat membahas anggaran, anggota Dewan menggelar berbagai rapat yang melibatkan tiga unsur pemerintah. Pada tahap inilah, indikasi ijon itu ditemukan. "Pada dua tahap awal ini, kami menemukan indikasi yang disebut praktek ijon."

    Baca pula: 
    Korupsi E-KTP, Fraksi Golkar Minta Tunggu Persidangan Besok Saja
    Golkar Gelar Rapat Mendadak Jelang Sidang E-KTP, Ada Apa?

    Selain praktek ijon, tutur Febri, aliran dana suap mengalir ke banyak pihak. "Ada cukup banyak pihak yang diduga menikmati aliran dana e-KTP," katanya.

    Praktek ijon ini diduga sebagai awal dari sengkarut proyek e-KTP. Pada tahap pengadaan, KPK menemukan sejumlah penyimpangan mulai tahap penentuan harga. Penyelewengan ini menyebabkan negara rugi sebesar Rp 2,3 triliun. "Kami akan uraikan nanti pada dakwaan dan proses penyidangan, apa yang menjadi penyebab negara diduga rugi Rp 2,3 triliun," ucapnya.

    Sidang perdana korupsi e-KTP bakal digelar pada Kamis, 9 Maret 2017. Febri berujar, sejumlah nama dan peran anggota DPR, eksekutif, serta pihak swasta yang terlibat akan diuraikan dalam dakwaan dua tersangka kasus e-KTP, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak: Di Balik Kasus E-KTP: Siapa Andi Agustinus, Sang Pengatur Tender

    Video Terkait:
    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.