KPU Sosialisasikan Sipol untuk Permudah Verifikasi Peserta Pemilu  

Reporter

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada puluhan partai politik di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2017. Sosialisasi ini dilakukan untuk persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan Sipol bertujuan membantu proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. "Sehingga kami akan punya satu proses yang teliti, akurat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hadar.

Baca juga: KPU Minta Penguatan Lembaga dalam Revisi RUU Pemilu

Hadar mengatakan sistem tersebut tidak hanya akan memudahkan kinerja penyelenggara pemilu, tapi juga partai politik. Partai politik dapat menyiapkan data dengan lebih mudah dan dapat memperbaikinya sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, dalam sosialisasi, Komisioner KPU Ida Budhiati memaparkan nantinya partai politik dapat melakukan input data yang terkait dengan pemenuhan syarat pendaftaran peserta pemilu. Adapun input data tersebut di antaranya berupa profil partai, anggota partai, pengurus partai, dan kantor partai.

Baca pula: KPU Berharap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pilkada

Ida menambahkan, penggunaan Sipol juga dapat mendeteksi kegandaan anggota partai politik. Untuk mendeteksinya, kata Ida, nantinya partai politik diminta melakukan input data berupa nomor keanggotaan partai dan nomor identitas kependudukan (NIK) anggotanya.

Meski Sipol mulai disosialisasikan, KPU menyatakan sistem tersebut belum menjadi mekanisme prosedur yang resmi dalam melakukan verifikasi peserta pemilu. KPU, ujar Ida, masih akan menunggu pengesahan rancangan undang-undang (RUU) pemilu yang masih dibahas di DPR.

"Kita akan ketemu satu kali lagi sebelum kami tetapkan sistem informasi ini," kata Ida.

Acara sosialisasi ini terutama diikuti partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dari 73 partai politik yang terdaftar dan berbadan hukum, hanya 38 partai yang dapat ditemui dan diundang KPU. Sedangkan 35 partai sisanya tidak diketahui keberadaannya dan sulit ditemui. Hadar berharap, partai politik yang belum dapat hadir dalam sosialisasi segera menghubungi KPU.

DENIS RIANTIZA | S. DIAN ANDRYANTO

Simak:
Ketika Para Saksi E-KTP Berkata, Setya Novanto Sampai Anas
Di Balik Kasus E-KTP, Ada Andi yang Diduga Atur Pemenang Lelang






Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

2 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

16 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Jajak Pendapat: Magdalena Andersson Bisa Jadi Perdana Menteri Swedia Lagi

23 hari lalu

Jajak Pendapat: Magdalena Andersson Bisa Jadi Perdana Menteri Swedia Lagi

Hasil jajak pendapat mengungkap partai-partai haluan politik kiri-tengah di Swedia diproyeksikan memenangkan mayoritas kursi di parlemen.


Putri Candrawathi Terdeteksi Lewat Rekaman CCTV

46 hari lalu

Putri Candrawathi Terdeteksi Lewat Rekaman CCTV

Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.


Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

1 Agustus 2022

Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Farhat Abbas mengklaim struktur kepengurusan Partai Pandai sudah terbentuk di 34 provinsi Indonesia. Dia klaim ada 30 persen keterwakilan perempuan.


Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini

14 Juni 2022

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi dipastikan absen dalam acara pembukaan tahapan Pemilu 2024 hari ini.


Parkindo 1945 Bantah Berubah Nama Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia

23 Mei 2022

Parkindo 1945 Bantah Berubah Nama Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia

Pengurus Parkindo 1945 mengaku kaget dengan kabar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan perubahan nama menjadi Partai Mahasiswa Indonesia.


KPU dan Bawaslu 2022 - 2027, ini Tugas Mereka Setelah Dilantik Presiden

14 April 2022

KPU dan Bawaslu 2022 - 2027, ini Tugas Mereka Setelah Dilantik Presiden

Presiden Jokowi resmi melantik 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta. Ini tugas mereka setelah dilantik.


Anggota DPR Targetkan Anggaran Pemilu 2024 Disahkan Sebelum Pertengahan April

10 April 2022

Anggota DPR Targetkan Anggaran Pemilu 2024 Disahkan Sebelum Pertengahan April

Anggota Komisi II DPR Aminurrokhman memastikan anggaran Pemilu 2024 akan disahkan setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu.


Penundaan Pemilu 2024, Dianggap Wacana Tak Produktif hingga Tunda Amendemen UUD

30 Maret 2022

Penundaan Pemilu 2024, Dianggap Wacana Tak Produktif hingga Tunda Amendemen UUD

Pembahasan wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap tak produktif