TEMPO.CO, Batu - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bakal mendirikan perwakilan di Kota dan Kabupaten. Tujuannya, meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas obat dan makanan. Selain itu untuk mendidik masyarakat agar mengantisipasi produk makanan yang aman dan berkualitas.
"Dalam era pasar bebas pengawasan harus dilakukan mulai hulu sampai hilir," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam rapat koordinasi penguatan BPOM di Batu, 7 Maret 2017. Modus kejahatan, kata dia, meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi.
Baca juga: BPOM Bakar Obat dan Makanan Ilegal Belasan Karung ...
Selama delapan bulan terakhir, BPOM tengah menyusun langkah strategis dan payung hukum untuk memperkuat kelembagaan. Di antaranya dengan menyusun instruksi presiden untuk efektivitas pengawasan obat dan pengamanan dan merevisi Undang-Undang BPOM, termasuk melakukan pengawasan secara digital.
Selain itu melakukan penindakan, investigasi, penyidikan data, dan informasi. BPOM juga telah melakukan kerja sama dengan jaksa agung serta kepolisian untuk mengawasi obat dan makanan. "Juga ada kerja sama dengan Kementerian Desa untuk mengawasi peredaran di pedesaan," kata dia.
Baca pula: Wagub Jatim Minta BPOM dan Dinas Investigasi Cabai ...
Selain itu, BPOM juga melakukan usaha pembinaan dan bimbingan teknis terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar produk makanan olahan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kesehatan makanan. Juga supaya masyarakat memperoleh produk makanan yang aman, berkualitas, dan bergizi.
Badan POM telah menyita produk makanan dan obat-obatan yang masuk secara ilegal. Total barang yang disita senilai sekitar Rp 210 miliar.
Silakan baca:
BPOM Hentikan Produksi Pabrik Kecap dan Saos Cap Topi
BPOM Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal Senilai Rp 10,7 Miliar
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah provinsi telah membentuk tim terpadu pengawasan. Tim terdiri atas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dinas Peternakan, Perikanan, Perindustrian, dan Perdagangan. "Tim bekerja terintegrasi," ujarnya.
Sepanjang lima tahun terakhir, ada peningkatan produk makanan yang telah memenuhi ketentuan. Seperti harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Selama setahun terakhir telah dimusnahkan 2.229 jenis bahan pangan, produk makanan, dan obat ilegal. Total 2,4 juta biji yang diangkut dengan 40 truk.
"Barang itu senilai Rp 8 miliar," ucapnya. Barang ilegal, kata dia, bakal banyak masuk melalui Jawa Timur. Sebab, Jawa Timur menjadi penghubung kawasan timur Indonesia. Apalagi saat pasar bebas untuk masyarakat ekonomi ASEAN dibuka.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menjelaskan, banyak barang kedaluwarsa yang beredar dan dijual di daerah pelosok desa. Sedangkan masyarakat desa tak memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap produk kedaluwarsa. Karena itu dibutuhkan pendidikan dan kesadaran memilih makanan yang layak konsumsi.
EKO WIDIANTO
Simak: Pengamat Harapkan KPK Punya Nyali Bongkar Habis Kasus E-KTP
