Polda Riau Sita 300 Kotak Kardus Rokok tanpa Cukai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memperlihatkan rokok ilegal yang akan dimusnahkan oleh Badan Bea Cukai dan Dinas Keuangan Makassar di Kantor Badan Diklat Keuangan Makassar, 22 Mei 2015. Sekitar lima juta batang rokok akan dimusnahkan. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas memperlihatkan rokok ilegal yang akan dimusnahkan oleh Badan Bea Cukai dan Dinas Keuangan Makassar di Kantor Badan Diklat Keuangan Makassar, 22 Mei 2015. Sekitar lima juta batang rokok akan dimusnahkan. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.COPekanbaru - Direktorat Kepolisian Air Kepolisian Daerah Riau menyita 300 kotak kardus rokok tanpa cukai di pelabuhan rakyat, Kecamatan Gogok, Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Selasa, 7 Maret 2017. Polisi menahan seorang pelaku yang diduga menyelundupkan rokok ilegal tersebut. "Ratusan kotak rokok yang disita tanpa dokumen yang sah," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo. 

    Pelaku yang ditahan polisi bernama Jhony, 35 tahun, warga Jalan Imam Bonjol, Selatpanjang.

    Baca juga: 
    Bea Cukai Perketat Pencegahan Rokok Ilegal 
    Bea Cukai Wilayah Sulawesi Musnahkan 8 Juta Rokok ...

    Guntur mengatakan penyelundupan itu terungkap saat dua polisi air yang sedang berpatroli melihat ada gerak mencurigakan di sebuah kapal cepat yang sedang bersandar di Pelabuhan Jalan Gemuruh. Saat didekati polisi, kapal cepat tersebut langsung kabur.

    "Speedboat langsung tancap gas saat didekati polisi," ujarnya. 

    Saat itu, kata Guntur, polisi melihat aktivitas tidak lazim di pelabuhan itu. Saat pemeriksaan, polisi menemukan 300 kotak besar rokok yang tidak memiliki label cukai serta dokumen resmi. Ratusan kardus rokok tersebut dibawa pelaku dari Batam, Kepulauan Riau. 

    “Selanjutnya, tersangka dan barang bukti rokok dibawa ke Mako Polair Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut," kata Guntur. 

    RIYAN NOFITRA

    Simak: Banjir Melanda Bukit Duri sejak Subuh, Ketinggian Air Capai 40 Sentimeter



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.