TEMPO.CO, Jakarta - Dana APBN untuk penyelenggaran Asian Games 2018 tidak cukup menutupi biaya membuat pemerintah mengusahakan sumber pendanaan lain. Ketua Panitia Pengarah Penyelenggaraan Asian Games 2018 yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana mengumpulkan pengusaha untuk menjadi sponsor.
“Dalam waktu dekat, Bapak Wakil Presiden akan mengundang teman-temannya dari swasta untuk membicarakan hal ini (pendanaan). Ini memang gawe nasional," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 7 Maret 2017.
Baca:
Ingin Asian Games 2018 Matang, Jokowi Mundur dari ...
Presiden: Asian Games dan IMF Meeting untuk Bangun Citra
Rapat Kabinet Putuskan 9 Arena untuk Asian Games 2018
Sebagaimana telah diberitakan, komite penyelenggara Asian Games 2018, Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) baru memiliki Rp 500 miliar untuk penyelanggaraan di Jakarta dan Palembang. Padahal, biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan sekitar Rp 8,7 triliun.
Dana Rp 500 miliar itu pun, hingga saat ini, belum bisa digunakan. Sebabnya, Peraturan Presiden untuk pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Asian Games 2018 pun belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga:
Ketika Para Saksi E-KTP Berkata, Setya Novanto Sampai Anas
Kasus E-KTP: Tak Mau Setor Fee, Jatah Pengusaha Ini Susut Separuh
Setya Novanto Minta Tak Gaduh, KPK: Jalan Terus
Puan melanjutkan bahwa dirinya serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah mendata siapa saja perusahaan swasta yang potensial untuk menjadi sponsor. Baik perusahaan lokal, juga internasional. Nama-nama perusahaan itu sudah diserahkan kepada Wapres Jusuf Kalla. Keterlibatan swasta, kata Puan, akan didorong semaksimal mungkin.
Wakil Presiden mengatakan akan membidik perusahaan-perusahaan besar sebagai sponsor Asian Games 2018. Beberapa di antaranya yang disebutkan Kalla adalah Toyota, Huawei, dan Samsung.
Secara terpisah, Menteri Imam mengatakan bahwa pendekatan kepada calon sponsor belum dilakukan. Selain itu, hal itu harus dikoordinasikan dahulu dengan OCA (Olympic Council of Asia) dan menunggu Perpres dari Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, belum jelas kapan Perpres akan ditandatangani.
"Soal penandatangan Perpres itu sudah saya tindaklanjuti. Sudah ada di Seskab (drafnya), tinggal diteken saja," ujar Imam.
Panitia akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas. Efisiensi anggaran diusahakan hingga lebih dari 50 persen. "Maksimal (bisa diefisiensikan) hingga Rp 4 triliun,” ujar Imam.
ISTMAN M.P.
