Kasus E-KTP, Ada Jejak Kedekatan Andi Agustinus dan Setya Novanto?  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto, akan mulai menjalani persidangan perdana pada Kamis lusa, 9 Maret 2017.

Melalui Soesilo Ariwibowo, pengacara keduanya, Irman dan Sugiharto menyatakan bukan sebagai dalang dari korupsi dalam proyek pengadaan yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. "Saya meyakini ada pelaku-pelaku lain," kata Soesilo di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Maret 2017.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo meminta publik bersiap-siap mendengar dakwaan kasus korupsi e-KTP. Sebab, kata ia, dakwaan itu menyimpan banyak kejutan.

Baca: Ketika Para Saksi E-KTP Berkata, Setya Novanto sampai Anas Urbaningrum

"Kalau Anda nanti mendengarkan dakwaan yang dibacakan, Anda akan sengat terkejut. Banyak sekali nama yang disebutkan di sana," ujar Agus saat dicegat Tempo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 3 Maret 2017.

Dalam kasus korupsi itu muncul nama Andi Agustinus yang diduga berperan besar dalam menentukan pemenang tender pengadaan proyek di Kementerian Dalam Negeri senilai Rp 5,9 triliun. Majalah Tempo edisi 26 September 2011 menurunkan laporan utama mengenai sepak terjang Andi dalam kasus tersebut.

Artikel berjudul Belak-belok B-1 KTP di edisi itu memuat kaitan Andi dan politikus Partai Golar, Setya Novanto.

Seorang direktur utama perusahaan negara peserta tender proyek KTP elektronik mengatakan beberapa bulan sebelum proyek diumumkan, pemenangnya sudah bisa ditebak.

Simak: Di Balik Kasus E-KTP: Siapa Andi Agustinus, Sang Pengatur Tender

Menurut dia, faktor Andi Agustinus yang berada di belakang Konsorsium Percetakan Negara menjadi kartu truf. "Semua orang tahu Andi itu orangnya Setya Novanto," katanya. Setya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Soal kedekatan Andi dengan Setya bukan cerita baru di kalangan pengusaha yang kerap bermain proyek pemerintah.

Kedekatan Andi dan Setya juga terjalin dalam proyek KTP elektronik. Irvanto Hendra, keponakan Setya, tercatat sebagai Direktur Utama PT Mura­kabi Sejahtera, salah satu peserta tender KTP elektronik. Murakabi merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya pernah dimiliki Vidi Gunawan, adik Andi. Dia keluar dari Murakabi pada 2008. "Namun, dalam tender e-KTP Vidi ikut membantu Murakabi, meski kemudian kalah," ujar sumber tadi.

Irvanto membenarkan bawa dia keponakan Setya. "Tapi tidak ada hubungan sama sekali dalam proses tender e-KTP," katanya. Vidi membenarkan pernah menjadi pemegang saham Murakabi. "Tapi itu dulu," ujarnya.

Ketua DPR Setya Novanto juga sempat diperiksa KPK. Setya adalah mantan Ketua Fraksi Partai Golkar. Dalam sejumlah kesempatan, ia membantah jika disebut ikut menerima suap. “Saya tak ada hubungannya sama sekali dengan itu (proyek e-KTP),” ujarnya saat diwawancarai Tempo, Desember 2016.

MAYA AYU PUSPITASARI | ISTMAN M.P. | MITRA TARIGAN | MAJALAH TEMPO

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

7 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

21 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

22 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif