Setya Novanto Minta Tak Gaduh, KPK: Jalan Terus  

Reporter

Editor

dewisuci

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) memilih diam usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi proyek KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, 10 Januari 2017. Ketua DPR ini telah dua kali menjalani pemeriksaan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tak terpengaruh dengan ucapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang meminta KPK untuk tidak membuat kegaduhan politik terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan apa yang dilakukan KPK telah sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"Kami telah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sesuai Undang-undang," kata Febri di kantornya, Selasa, 7 Maret 2017.


Baca juga: Korupsi E-KTP Libatkan Politikus, Jusuf Kalla: Tunggu Lusa

Febri mengatakan pengusutan kasus e-KTP terus dilakukan. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Kami sedang mengusut kasus e-ktp dan pengusutan dilakukan di jalur hukum, sebaiknya proses hukum itu dihormati bersama-sama," katanya.

Perkara e-KTP menjadi perkara mega korupsi yang ditangani KPK. Selain angka kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun, perkara ini juga diduga menyeret sejumlah nama besar di kalangan legislatif dan eksekutif.

Sepanjang 2014 hingga berkas dilimpahkan awal Maret 2017, KPK telah memeriksa 294 saksi. Dari ratusan saksi itu, 23 di antaranya adalah anggota Dewan. Febri mengatakan selain dikonfirmasi mengenai proses pembahasan anggaran e-KTP, para anggota DPR itu juga diklarifikasi terkait dengan indikasi aliran dana.

Simak pula: Korupsi E-KTP Libatkan Politikus, Jusuf Kalla: Tunggu Lusa

Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kasus e-KTP telah menjadi perbincangan di pengurus pusat hingga ke dewan pimpinan daerah. Ia khawatir jika kasus itu terus berlanjut dan menjadi konsumsi media, elektabilitas Golkar akan terganggu. "Pasti menyandera (Golkar)," ujar dia.

Untuk itu, Setya Novanto mendukung KPK segera menuntaskan penyidikan e-KTP. Namun, ia meminta agar pengusutan tidak menimbulkan kegaduhan politik. "Jangan sampai kegaduhan politik ini mempengaruhi situasi pertumbuhan ekonomi kita yang sudah terbaik, bahkan melebihi negara lain," ucap dia.

MAYA AYU PUSPITASARI | HUSSEIN ABRI

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

46 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

20 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.