Pakar Tata Negara: Perkuat Wewenang DPD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPD Asri Anas menyampaikan interupsi pada Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 5 Oktober 2016. Paripurna ini juga beragendakan pengambilan keputusan terkait pemberhentian Ketua DPD RI Irman Gusman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPD Asri Anas menyampaikan interupsi pada Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 5 Oktober 2016. Paripurna ini juga beragendakan pengambilan keputusan terkait pemberhentian Ketua DPD RI Irman Gusman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Refly Harun, mengatakan Dewan Perwakilan Daerah sejak awal kelahirannya seperti bayi cacat. Sebab, DPD tidak memiliki wewenang yang determinatif.

    DPD memang memiliki wewenang mengusulkan rancangan undang-undang (RUU), tapi persetujuannya bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden. "Kewenangannya sangat lemah," ucapnya dalam diskusi di Hotel Santika, Slipi, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017.

    Baca:
    Penyebab DPD Mendorong RUU Kepulauan Segera Dibahas  
    Divonis Hakim 4,5 Tahun Penjara, Irman Gusman: Ini Berat
    Ini Alasan Anggota DPD Ramai-ramai Menolak Pengaktifan Ahok 

    Padahal rekrutmen anggota DPD terkesan luar biasa karena melalui pemilihan umum dan bertujuan merepresentasikan daerah-daerah lain. Tapi, tanpa kewenangan yang kuat, tujuan itu tidak tercapai. "Itu hanya menghadirkan orangnya saja," ujarnya.

    Refly berpendapat, DPD harus tetap dipertahankan. Pasalnya, negara sebesar Indonesia memerlukan minimal dua lembaga perwakilan. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan India yang memiliki dua lembaga perwakilan. "Bahkan Filipina yang lebih kecil juga memiliki dua kamar," tuturnya.

    Baca juga:
    E-KTP, Pengacara: Irman dan Sugiharto Bukan Pelaku Utama
    Dituntut 12 Tahun, Rita Pembuat Vaksin Palsu Histeris
    Komunitas Konservasi Duga Bisnis Satwa Dilindungi Ini Marak

    Ahli hukum tata negara lain, Saldi Isra, juga berpendapat sama, kewenangan DPD harus diperkuat. Ia mencontohkan parlemen di Inggris yang memiliki dua lembaga perwakilan, yakni upper house dan lower house. Menurut dia, selemah apa pun, DPD setidaknya berwenang menolak RUU yang dibahas DPR.

    "Dalam konteks fungsinya, kalaupun DPD tidak bisa ikut membahas RUU bersama DPR, ada otoritas untuk menunda hasil RUU itu," tuturnya.

    Bukannya berjuang untuk menguatkan wewenangnya, internal DPD kini seperti terpecah-belah. Hal ini setidaknya terlihat dari politisasi masa jabatan pimpinan DPD yang dari lima tahun diubah menjadi 2,5 tahun. "Kewenangan terbatas, tapi internalnya cakar-cakaran," kata Saldi.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.