Lawatan Raja Salman, RI-Arab Saudi Jalin Kerja Sama Intelijen Atasi Terorisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedang emas hadiah Raja Arab utk Polri. tribratanews.polri.go.id

    Pedang emas hadiah Raja Arab utk Polri. tribratanews.polri.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud berkunjung ke Indonesia. Pihak Kepolisian RI segera menindaklanjuti kerja sama penanganan terorisme dengan kepolisian Arab Saudi pada Kamis, 16 Maret 2017.

    "Tanggal 16 Maret 2017, utusan dari (kepolisian) Arab Saudi akan datang lagi ke sini," kata Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian setelah memimpin apel siaga kebakaran hutan dan lahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Senin, 6 Maret 2017.

    Secara garis besar, kerja sama tersebut akan meliputi tukar-menukar informasi mengenai terorisme. "Lebih jelasnya masih dirumuskan," ucap Tito. Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman yang sama terhadap bahaya terorisme yang mengatasnamakan agama.

    Baca: Lawatan Raja Salman, RI dan Arab Angkat Citra Islam Moderat

    Sebelumnya, dalam kuliah umum di Universitas Tanjungpura, Tito menyatakan gerakan radikalisme di Kalimantan Barat bisa dibilang kecil, tapi tetap harus diwaspadai. "Kita harus jaga agar gerakan ini tidak berkembang," ujarnya.

    Tito juga menuturkan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam pencegahan gerakan radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda. Paham radikalisme sangat bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut dia, saat ini, terdapat beberapa kelompok yang mengganggu kebinekaan Indonesia.

    "Ada kelompok low class yang tidak puas dan memiliki kecemburuan sosial, sedangkan yang menggerakkan adalah kelompok menengah, dan yang memanfaatkan kelompok atas," kata Tito.

    ASEANTY PAHLEVI

    Simak pula: KPK Apresiasi Polri Laporkan Pemberian Pedang Emas dari Raja Arab



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.