Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah DIY telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk mengurangi kawasan pemukiman kumuh tahun anggaran 2017-2019.

Dana itu dikucurkan untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul.

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul penanganan permukiman kumuh akan ditangani langsung pemerintah pusat sesuai pembagian kewenangan berdasar UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca : HUT Puropakualaman, Ratusan Orang Ikut Lomba Memanah

“Identifikasi kawasan kumuh di DIY ada di 15 kecamatan, ini bisa berubah lagi jika ada fakta di lapangan menunuukkan perubahan karena ini data tahun 2016,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan-ESDM Provinsi DIY Muhammad Mansyur dalam pembahasan penanganan kawasan kumuh di DPRD DIY, Senin 6 Maret 2017.

Sebanyak 15 kecamatan kumuh dengan rumah tinggal tak layak huni di DIY tersebar seperti di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo, Umbulharjo, Mantrijeron, Jetis, Kotagede, Gondokusuman, Mergangsan, dan Ngampilan.

Di Kabupaten Bantul permukiman kumuh ada di Kecamatan Banguntapan dan Kasihan. Sedangkan di Sleman tersebar di Kecamatan Depok dan Mlati. Dan di Kulon Progo tersebar di Kecamatan Wates, Sentolo, Pengasih, dan Nanggulan.

“Pemerintah DIY menangani kawasan kumuh yang luasannya 10-15 hektar, di atas 15 hektar kami laporkan pusat untuk penanganan dan anggarannya,” ujar Mansyur.
Kepala Bidang Perumahan Provinsi DIY, Birowo Budi Santoso menuturkan tahun 2017 ini total ada 9 titik kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

Untuk Kota Yogyakarta penanganan pengurangan kawasan permukiman kumuh dilakukan di kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondokusuman dan kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan. Total anggaran penanganan kawasan pemukiman kumuh di dua titik Kota Yogyakarta selama 2017-2019 disiapkan anggaran paling besar yakni Rp 12 miliar.

Simak pula : Turis Arab Senang ke Puncak, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla

Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo penanganan kawasan pemukiman kumuh oleh provinsi dipusatkan di Desa Brosot Kecamatan Galur dan Desa Pengasih Kecamatan Pengasih dengan total anggaran 2017-2019 sebesar Rp 10 miliar.

Di Kabupaten Bantul penanganan kawasan pemukiman kumuh di pusatkn pemerintah DIY di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon dengan total anggaran Rp 3 miliar. Sedangkan di Kabupaten Sleman, penanganan kawasan kumuh dipusatkan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok dan Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik dengan total anggaran hampir Rp 6 miliar.

Anggota Komisi C DPRD DIY Huda Tri Yudana mengaku penanganan permukiman kumuh di DIY ditarget rampung 2019.

“Malu lah namanya daerah istimewa dan pariwisata masih ada permukiman kumuh, ini harus diprioritaskan,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO






Kota Yogyakarta Berusia 266 Tahun Hari Ini, Begini Sejarah Hari Jadinya

12 jam lalu

Kota Yogyakarta Berusia 266 Tahun Hari Ini, Begini Sejarah Hari Jadinya

Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat berdirinya kota gudeg ini berawal dari Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755.


Kota Yogyakarta Trending di Twitter, Deretan Tokoh Wayang Ini Bakal Warnai Karnaval Besar Lintasi Tugu Jogja

15 jam lalu

Kota Yogyakarta Trending di Twitter, Deretan Tokoh Wayang Ini Bakal Warnai Karnaval Besar Lintasi Tugu Jogja

Namun, dari 14 rangkaian acara yang sudah digelar sejak awal Oktober itu, puncak peringatan HUT Kota Yogyakarta paling ditunggu tak lain malam ini.


Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

16 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Anies Baswedan menyepelekan korban banjir dengan mengatakan indikator utama adalah tak ada korban jiwa.


Ridwan Kamil: Saya Minta Pemerintah Daerah Gelar Karpet Merah bagi Investor

2 hari lalu

Ridwan Kamil: Saya Minta Pemerintah Daerah Gelar Karpet Merah bagi Investor

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif menarik investor.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

7 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

14 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

15 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

15 hari lalu

Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

Royal Kencana Mansion dilengkapi dengan berbagai spot destinasi alam yang menakjubkan seperti danau, padang pasir, bunga ilalang, dan taman bunga.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

15 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

17 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?