Sidang Suap Pajak, Saksi Sebut Peran Adik Ipar Jokowi  

Reporter

Editor

Budi Riza

Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, diduga menjadi penghubung dalam penyelesaian masalah pajak antara bos PT EK Prima Ekspor Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Terdakwa penyuap pejabat Direktur Jenderal Pajak, Ramanicker Rajamohan Nair, mengaku pernah meminta bantuan Arif Budi Sulistyo untuk menyelesaikan masalah pajak PT EK Prima.

TEMPO.CO, Jakarta -  Saksi kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Wahono Syahputro, mengungkapkan bahwa adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo, pernah meminta dikenalkan ke Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteady. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyelidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, itu bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Senin, 6 Maret 2017.

"Waktu itu kalau enggak salah Pak Haniv bilang Pak Arif minta untuk dikenalkan dengan Dirjen," kata Wahono di depan majelsi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 6 Maret 2017.

Baca: Siapa Arif, Ipar Presiden Jokowi yang Muncul dalam Dakwaan Kasus Korupsi

Yang dimaksud Wahono dengan Pak Haniv adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Sedangkan Arif Budi Sulistyo, diketahui Wahono sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dari penjelasan Handang Soekarno, terdakwa penerima suap dari Direktur Utama PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

"Kalau menurut penjelasan Pak Handang, itu masih saudara dengan Presiden kita," ujarnya. Namun, Wahono mengaku tidak tahu pasti apa alasan Arif ingin bertemu dengan Ken.

Wahono memberikan keterangan ini setelah jaksa penuntut umum KPK menunjukkan pesan aplikasi WhatsApp antara Wahono dengan Handang Soekarno. Handang adalah Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, yang diduga menerima suap dari Rajamohanan.

Baca: Terkait Suap Pejabat Pajak, Rumah Adik Ipar Jokowi Sepi

PT Eka Prima (EKP), tercatat sebagai wajib pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak Penanam Modal Asing Enam (KPP PMA Enam). Sejak 2015-2016, perusahaan yang berbasis di India ini memiliki sejumlah permasalahan pajak seperti restitusi, surat tagihan pajak, tax amnesty, pencabutan pengusaha kena pajak, dan bukti permulaan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Rajamohanan diduga menjanjikan Handang sebesar Rp 6 miliar.

Percakapan WhatsApp antara Wahono dan Handang itu membahas keberatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) PT EKP. Dalam perbincangan itu, Handang mengeluh kalau KPP PMA Enam sudah mengeluarkan usulan bukti permulaan untuk PT EKP. Padahal masalah STP belum kelar.

Wahono menanggapi dengan mengatakan, "Itu gara-gara Kakap PMA 6 ngadu ke Dirjen usul bukper (bukti permulaan) ndak direspon." Kemudian Handang meminta Wahono untuk menginstruksikan tim yang ada di lapangan untuk berkomunikasi dengan lembut agar wajib pajak tidak semakin tertekan.

Baca: Ini Jurus Ngeles Dirjen Pajak Soal Adik Ipar Jokowi

Selanjutnya Wahono menjawab, "Ya WP-nya suruh terima dengan baik nanti di belakang biar diselesaikan Mas Handang." Handang lantas membalas, "Sudah Oom, sudah aku kasih tau orangnya tadi. Titipan adiknya RI 1, Oom."

Rajamohanan mengakui bahwa dia memang meminta bantuan Arif untuk membuat janji bertemu dengan pejabat Ditjen Pajak. Namun, Arif hanya mempertemukan Rajamohanan dengan Haniv.

MAYA AYU PUSPITASARI






Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

34 hari lalu

Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

KPK menjerat pihak PT Johnlin Baratama dan Bank Panin dalam kasus Angin Prayitno Aji.


Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

6 Juli 2022

Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

Jumlah penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk untuk memungut pajak digital dan menyetornya ke kas negara sampai Juni 2022 sebanyak 119 entitas.


Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

25 Mei 2022

Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

Integrasi NIK dan NPWP tidak berarti membuat semua orang yang memiliki NIK wajib membayar pajak.


Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

22 April 2022

Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

DJKN Kementerian Keuangan mencatat aset sitaan Satgas BLBI mencapai Rp 19,16 triliun per 31 Maret 2022.


Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

1 April 2022

Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

Sebanyak 11,46 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB. Jumlah tersebut meningkat 0,03 persen.


Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

21 Maret 2022

Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kemenkeu baru menerima 7,57 juta SPT Tahunan dari wajib pajak yang telah melapor atau 39,9 persen.


Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

12 Maret 2022

Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

Selain melalui e-Filing, penyampaian SPT juga dapat dilakukan melalui e-Form. Begini caranya.


Kasus Korupsi Pajak, KPK Tahan 2 Konsultan

18 Februari 2022

Kasus Korupsi Pajak, KPK Tahan 2 Konsultan

KPK menahan dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations di kasus suap pemeriksaan pajak.


3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

3 Februari 2022

3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

Pemerintah memperpanjangan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 sampai dengan akhir semester satu tahun ini.


DJP Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar

23 November 2021

DJP Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan menangkap terduga pelaku tindak pidana faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau TBTS.