Disebut Jokowi, Gubernur Lampung: Merak-Bakauheni Diperbaiki

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Antrean panjang kendaraan menunggu memasuki kapal untuk menyeberangi Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Banten, 2 Juli malam. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menyiapkan sebanyak 58 kapal "roll on roll of" untuk melayani pemudik. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengakui kondisi pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut, seperti dikatakan Presiden Joko Widodo. Sebab, di sana, beberapa kali terjadi penghambatan yang mengkhawatirkan.

"Hal tersebut menjadi pembicaraan serius selama rapat terbatas di Istana Kepresidenan," ucap Muhammad saat dicegat awak media seusai rapat terbatas, Senin, 6 Maret 2017.

Baca: Menhub: Jalur Laut Jakarta-Padang Lebih Ekonomis

Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo ingin ada perbaikan sistemik dan menyeluruh terhadap pelabuhan penyeberangan di Lampung. Sebab, Lampung merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Jawa.

Contoh pelabuhan yang memerlukan perbaikan, ujar Presiden Jokowi, adalah Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Menurut dia, dua pelabuhan tersebut masih bermasalah dalam hal waktu sandar yang lama, rendahnya aksesibilitas, serta sarana dan prasarana yang tak mendukung.

Muhammad menuturkan pihaknya masih mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebut Presiden. Salah satu hal yang dipikirkan adalah memperbaiki atau meremajakan angkutan seberang yang selama ini dipakai.

Selama ini, apabila penyeberangan menggunakan kapal baru, perjalanan dari Merak ke Bakauheni bisa dicapai dalam waktu satu jam. Namun, jika menggunakan kapal lama, lama perjalanan bisa bertambah menjadi tiga-empat jam.

"Saat Presiden melakukan tinjauan beberapa waktu lalu, dipilihkan kapal yang bagus. Beliau naik dan sampai tujuan dalam satu jam, sementara masyarakat umum (dengan kapal lama) butuh tiga-empat jam. Kalau Presiden bisa, kenapa masyarakat tidak?" ucap Muhammad.

Simak pula: Siapa Plt Gubernur Pengganti Ahok, Sekda: Tunggu Petang Ini

Untuk mendanai peremajaan kapal tersebut, Muhammad mengatakan pihaknya mendapatkan masukan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyesuaikan tarif penyeberangan. Tarif yang ada saat ini dirasa terlalu rendah, sehingga sulit digunakan untuk meremajakan kapal.

Adapun penyesuaian tarif penyeberangan selanjutnya, ujar Muhammad, akan mengacu pada layanan yang diberikan. Dengan kata lain, akan ada tarif yang berbeda antara penyeberangan orang dan penyeberangan angkutan barang. "Intinya, jangan sampai perjalanan darat menyenangkan, penyeberangan tidak," tuturnya.

Soal nilai anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan secara sistemik dan menyeluruh itu, Muhammad mengaku tidak hafal. Namun ia mengklaim sudah banyak duta besar yang mengantarkan investor untuk menjajaki investasi pengembangan Lampung.

ISTMAN M.P.







Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

8 menit lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

24 menit lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

1 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

1 jam lalu

Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

Ali menyebut Anies Baswedan mampu melanjutkan dan menuntaskan program-program Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

2 jam lalu

Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

Jokowi mengklaim jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2021


Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

3 jam lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

3 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

3 jam lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

4 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

4 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.