Ahok Belum Ajukan Cuti, Menteri Tjahjo: Katanya Hari Ini  

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Ombudsman untuk membahas pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa, Kamis, 16 Februari 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berujar belum menerima surat pengajuan cuti‎ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. 

‎Ahok dan Djarot diwajibkan cuti selama menjalani proses pemilihan guberbur putaran kedua melawan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno "‎Saya masih menunggu pengajuan surat cutinya Pak Gubernur dan Pak Djarot," ujar Tjahjo saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin, 6 Maret 2017.

Menurut Tjahjo, sesuai rencana, surat cuti Ahok-Djarot akan diserahkan hari ini. "‎Katanya siang ini," ujarnya.

Baca: Pilkada DKI Putaran Kedua, PKS: Ahok-Djarot Harus Cuti

Tanpa surat pengajuan cuti, ujar Tjahjo, dia belum bisa melantik pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Tjahjo  belum menyebutkan siapa yang akan dia tunjuk sebagai Plt. "‎Nanti dasar itulah saya mengeluarkan surat cuti. B‎elum (ada Plt), saya belum teken SK-nya. Mungkin nanti malam," ujar dia.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum  DKI Jakarta Sumarno mewajibkan pasangan Ahok-Djarot  cuti lagi pada pemilihan gubernur putaran kedua. “Selama masa kampanye wajib cuti,” kata Sumarno saat ditemui di Hotel Borobudur, Sabtu malam, 4 Maret 2017.

Simak: Ahok Datangi Acara Maulid Nabi yang Diadakan FOBA Aceh  

Sumarno berujar kampanye Pilkada DKI putaran kedua akan dimulai pada 7 Maret hingga 15 April 2017. Selama rentang waktu tersebut Ahok-Djarot harus cuti dari jabatannya.

Menurut Sumarno kewajiban cuti bagi calon inkumben telah diamanatkan oleh undang-undang. Selama proses kampanye juga tidak diperbolehan ada alat peraga kampanye. Selain itu juga tidak ada rapat umum kampanye.

PUTRA PRIMA PERDANA | AVIT HIDAYAT






Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

Hak untuk beragama tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Semua dibatasi oleh hukum.


Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

1 hari lalu

Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

Pokja III Satgas DOB telah menggelar rakor dengan pihak terkait untuk memastikan keisapan Pemprov Papua Pegunungan.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

4 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

4 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

7 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

7 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

7 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

7 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

9 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini