Ahok Belum Ajukan Cuti, Menteri Tjahjo: Katanya Hari Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Ombudsman untuk membahas pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa, Kamis, 16 Februari 2017. Tempo/Maya Ayu

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Ombudsman untuk membahas pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa, Kamis, 16 Februari 2017. Tempo/Maya Ayu

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berujar belum menerima surat pengajuan cuti‎ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. 

    ‎Ahok dan Djarot diwajibkan cuti selama menjalani proses pemilihan guberbur putaran kedua melawan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno "‎Saya masih menunggu pengajuan surat cutinya Pak Gubernur dan Pak Djarot," ujar Tjahjo saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin, 6 Maret 2017.

    Menurut Tjahjo, sesuai rencana, surat cuti Ahok-Djarot akan diserahkan hari ini. "‎Katanya siang ini," ujarnya.

    Baca: Pilkada DKI Putaran Kedua, PKS: Ahok-Djarot Harus Cuti

    Tanpa surat pengajuan cuti, ujar Tjahjo, dia belum bisa melantik pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Tjahjo  belum menyebutkan siapa yang akan dia tunjuk sebagai Plt. "‎Nanti dasar itulah saya mengeluarkan surat cuti. B‎elum (ada Plt), saya belum teken SK-nya. Mungkin nanti malam," ujar dia.

    Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum  DKI Jakarta Sumarno mewajibkan pasangan Ahok-Djarot  cuti lagi pada pemilihan gubernur putaran kedua. “Selama masa kampanye wajib cuti,” kata Sumarno saat ditemui di Hotel Borobudur, Sabtu malam, 4 Maret 2017.

    Simak: Ahok Datangi Acara Maulid Nabi yang Diadakan FOBA Aceh  

    Sumarno berujar kampanye Pilkada DKI putaran kedua akan dimulai pada 7 Maret hingga 15 April 2017. Selama rentang waktu tersebut Ahok-Djarot harus cuti dari jabatannya.

    Menurut Sumarno kewajiban cuti bagi calon inkumben telah diamanatkan oleh undang-undang. Selama proses kampanye juga tidak diperbolehan ada alat peraga kampanye. Selain itu juga tidak ada rapat umum kampanye.

    PUTRA PRIMA PERDANA | AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.