Balikpapan Setop Rekrut Honorer untuk Kurangi Beban Keuangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO

    Dok. TEMPO

    TEMPO.COBalikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menghentikan rekrutmen tenaga honorer atau tenaga bantuan. Penghentian rekrutmen pegawai honorer ini untuk mengurangi beban keuangan daerah yang makin berat. 

    “Tahun ini tidak ada tambahan pegawai honorer di Balikpapan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Balikpapan Robi Ruswanto, Senin, 6 Maret 2017. 

    Pemerintah Balikpapan, kata Robi, sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah agar tidak merekrut tenaga honorer. Pemerintah Balikpapan meminta semua satuan kerja memaksimalkan aparatur sipil negara (ASN) yang ada. 

    Baca: Tempo Beri Penghargaan 10 Kepala Daerah Teladan 2017 

    Robi berujar, jumlah tenaga honorer Balikpapan mencapai 6.000. Tugas mereka membantu ASN. Menurut dia, keberadaan tenaga honorer sebenarnya sangat membantu tugas ASN. “Sangat membantu tugas pegawai yang ada di Balikpapan,” ucapnya. 

    Robi berpendapat, idealnya, pemerintah Balikpapan memiliki minimal 10 ribu ASN yang ditempatkan di sejumlah instansi. Kekurangan jumlahnya tersebut, menurut dia, diambil alih oleh 6.000 tenaga honorer saat ini. “Idealnya jumlah PNS (pegawai negeri sipil) di Balikpapan mencapai 10 ribu. Karena kurang, kami tambah dengan tenaga bantuan (honorer),” tuturnya. 

    Simak: Kementerian Desa Siapkan Saber Pungli Kawal Dana Desa 

    Tahun ini, Pemerintah Kota Balikpapan tidak melakukan penerimaan calon pegawai di lingkungannya. Namun pihaknya sudah mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penambahan pegawai. “Namun belum ada respons dari Kementerian,” ujar Robi. 

    Robi mengatakan penerimaan PNS ke depan harus lebih kompeten sehingga mampu bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya. Saat ini, pemerintah daerah memprioritaskan penerimaan pegawai ASN dengan kompetensi pendidikan dan kesehatan.

     SG WIBISONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.