DPR: Penguatan Unit Antiteror Kebutuhan Mendesak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan penguatan unit antiteror, seperti Detasemen Khusus 88, menjadi hal yang mendesak dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Sehingga Bambang menilai kerja sama Kepolisian RI yang diinisiasi Kepolisian Arab Saudi adalah keputusan tepat.

    "Dengan kesepakatan ini, Arab Saudi secara tidak langsung mengingatkan Indonesia tentang betapa seriusnya ancaman terorisme masa kini," ujar Bambang dalam keterangan resmi, Ahad, 5 Maret 2017.

    Baca juga: Penguatan TNI dalam Penindakan Terorisme, Polri Tak Masalah

    Menurut Bambang, kerja sama itu diyakini sebagai pilihan dan kehendak Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Kesepakatan itu kemudian ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Kerajaan Arab Saudi Usman al Mughrij di Istana Bogor, Rabu, 1 Maret 2017.

    Bambang menuturkan, sebelum kesepakatan itu ditandatangani, Raja Salman juga mengutus Usman al Mughrij untuk menemui Tito di Jakarta, Selasa, 28 Februari lalu. Keduanya membahas strategi menangkal potensi ancaman terorisme. Dari pertemuan itu, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memerangi kejahatan lintas negara.

    Ada belasan poin kesepakatan. Namun prioritasnya adalah merespons terorisme yang terjadi dewasa ini, salah satu kesepakatan yang terpenting adalah memerangi ISIS. “Pilihan Arab Saudi menjadikan Polri sebagai mitra mencerminkan kepercayaan dan pengakuan atas kekuatan Indonesia,” ujar Bambang.

    Bambang menilai kesepakatan itu sangat penting dan strategis bagi kedua negara. Sebab, Indonesia terus dibayangi ancaman terorisme. Sedangkan Arab Saudi juga pernah menjadi target serangan teroris. Salah satu contohnya adalah peristiwa tiga serangan bom bunuh diri pada Juli 2016.

    LARISSA HUDA

    Simak: PKS Bahas Raja Salman sampai Pilkada DKI Menjelang Rakornas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.