Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov Jabar Minta ASN Netral di Pilkada Serentak 2018

image-gnews
Pilkada serentak di Jawa Barat akan memilih gubernur, 10 bupati, dan 6 walikota
Pilkada serentak di Jawa Barat akan memilih gubernur, 10 bupati, dan 6 walikota
Iklan

INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jabar  meminta  ASN (Aparatur Sipil Negara) bersikap netral dalam Pilkada serentak Jabar tahun depan. "Jika  melanggar, sanksinya berat karena bisa dipecat," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah saat membahas  persiapan Pilkada 2018 di Bandung, Jumat, 3 Maret 2017.

Pilkada serentak itu akan memilih gubernur, 10 bupati, dan 6 walikota. Meski pelaksanaannya masih jauh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi persiapan Pilkada 2018 dengan mengundang beberapa pihak terkait di Bandung.

Para pihak yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, Anggota KPU Jabar Endan Abdulhaq, serta Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah, Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Abas Basyari, serta perwakilan OPD lainnya. "Pilkada serentak pada Juni tahun depan  tersebut sangat krusial karena berlangsung di banyak  lokasi,"  kata Rudi.

Enam kota yang akan menggelar Pilkada tahun depan itu adalah Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi. Kemudian 10  kabupaten, yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis, dan di Provinsi Jabar sendiri untuk pemilihan Gubernur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ruddy,  pihaknya perlu berdiskusi seejak dini guna mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak tahun depan. "Pemprov Jabar  akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu, yang antara lain mengkaji program kerja bidang politik,  memfasilitasi  kebijakan mediasi, komunikasi, dan  menyelenggarakan pelaporan serta evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri," ucap dia.

Secara praktis, kata Ruddy, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas ASN (Aparat Sipil Negara), serta koordinasi teknis penyelenggaraan.

Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah mengapresiasi langkah inisiatif yang dilakukan terkait pertemuan tersebut. "Seharusnya KPU sebagai leading sector yang mengundang para pihak. Kami siap membantu pengamanan," katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.