Presiden PKS Membantah Kadernya Terlibat Kasus e-KTP

Reporter

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konferensi pers terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia dan di Jakarta di Kantor DPP PKS Jalan TB. Simatupang, Jakarta, 5 Maret 2017. Tempo/Avit

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman membantah bahwa kadernya terlibat dalam dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronilk atau e-KTP. Sohibul mengatakan 2 orang mantan anggota DPR yang disebut-sebut itu sudah ditanya dan menyangkal menerima uang e-KTP.

"Dua nama itu kalau enggak salah Gamari Sutrisno dan Agus Purnomo, mereka itu sudah bukan anggota DPR lagi," kata Sohibul kepada wartawan di kantornya, Jakarta, pada Minggu, 5 Maret 2017. Sohibul mengaku, pernah menanyakan kepada 2 orang tersebut tentang dugaan menerima duit e-KTP. "Mereka sama sekali tak menerima uang korupsi e-KTP.

Baca: Sebut Nama Besar, KPK: Dakwaan Kasus E-KTP akan Mengejutkan

Sohibul menjelaskan, sempat mendengar ada 4 anggota DPR yang mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan korupsi proyek e-KTP. Siapa saja mereka, Sohibul tidak mengetahui nama-namanya. Saat ini Gamari Sutrisno sudah tidak lagi menjadi kader PKS.

PKS, kata Sohibul, mendukung upaya KPK memberantas korupsi pengadaan e-KTP yang menelan anggaran sekitar Rp 6 triliun. Diduga Rp 2 triliun  dari anggaran tersebut dikorupsi. "Ini kasus dahsyat," tutur Sohibul.

Baca: Dakwaan Kasus E-KTP Ungkap Peran Bekas Sekjen Kemendagri

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengisyaratkan bahwa dalam kasus korupsi e-KTP bakal muncul nama-nama besar. Saat ini, kata Agus, KPK sedang menyelidiki temuan nama-nama besar tersebut.

AVIT HIDAYAT

Catatan:
Artikel ini diperbaiki pada Senin, 6 Maret 2017 pukul 08.30 WIB dan Rabu, 8 Maret 2017 pukul 08.57 sehubungan dengan kesalahan penulisan dan setelah mendapat penjelasan tambahan dari Presiden PKS Sohibul Iman, bahwa hanya Gamari Sutrisno yang sudah tidak lagi menjadi kader PKS, sedangkan Agus Purnomo tetap anggota PKS. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

21 Agustus 2022

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7


Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

21 Agustus 2022

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta


Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

21 Agustus 2022

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.


Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

21 Agustus 2022

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar


Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

5 Agustus 2022

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.


Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

3 Agustus 2022

Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

Anies Baswedan menjawab pertanyaan perihal peningkatan modal dasar yang diajukan PT Jamkrida dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

13 Juli 2022

PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

PKS DPRD DKI Jakarta menilai positif usulan memasukkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta Raya sesuai yang didengungkan Wali Kota Depok.


PKS Pastikan Rapimnas Besok Bahas Capres dan Koalisi

19 Juni 2022

PKS Pastikan Rapimnas Besok Bahas Capres dan Koalisi

Rapimnas PKS akan mengeluarkan rekomendasi calon presiden dan koalisi untuk kemudian diputuskan oleh Majelis Syuro.


Sekjen PKS: Bersabarlah Pak Anies

29 Mei 2022

Sekjen PKS: Bersabarlah Pak Anies

"Pak Muhaimin kalau dilamar jangan kaget-kaget, Pak Anies, Pak Sandi (Sandiaga Uno), atau siapa pun. Moga-moga ada jodoh," kata Sekjen PKS