Setahun di Sudan, Tim Formed Police Unit 8 Tiba di Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Satgas FPU Indonesia VIII saat mengikuti upacara pemberangkatan Satgas FPU Indonesia VIII ke Sudan di Mabes Polri, Jakarta, 17 Desember 2015. Polri memberangkatkan kontingen Garuda Bhayangkara 2016 sebanyak 140 personel untuk bergabung dengan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Sudan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Anggota Satgas FPU Indonesia VIII saat mengikuti upacara pemberangkatan Satgas FPU Indonesia VIII ke Sudan di Mabes Polri, Jakarta, 17 Desember 2015. Polri memberangkatkan kontingen Garuda Bhayangkara 2016 sebanyak 140 personel untuk bergabung dengan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Sudan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Satuan tugas Formed Police Unit (FPU) 8 tiba di Tanah Air, Minggu, 5 Maret 2017. Para polisi yang bertugas di Sudan, Afrika Utara itu, turun dari pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 11.55 WIB.

    Turun dari pesawat, mereka langsung diberangkatkan ke Pusat Pelatihan Multi Fungsi Polri di Cikeas, Jawa Barat, menggunakan bus. Dari dalam bus berkaca gelap itu, beberapa anggota polisi berseragam itu melambaikan tangan ke awak media yang menunggu mereka. Ada 5 bus yang mengangkut 139 anggota FPU itu.

    Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal H. Saiful Maltha, mengatakan sebelum bertemu dengan keluarganya, para anggota FPU 8 ini harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan perlengkapan senjata.

    "Setelah itu dikembalikan ke satuan induk, tetapi mendapat pencerahan dulu," kata Saiful kepada wartawan.

    Para polisi itu perlu mendapat bekal kembali karena mereka sudah bertugas di Sudan selama setahun. "Ibaratnya kami kembalikan ke zero lagi," kata saiful.

    Saiful mengakui tim FPU 8 terlambat pulang ke Indonesia karena beberapa di antara mereka harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyelundupan senjata. Polri pun mengirimkan tim bantuan hukum untuk Satgas FPU ini. "Kami ke sana dan dikomunikasikan. Ternyata setelah diklarifikasi tidak ada masalah," kata Saiful.

    Menurut dia, FPU 8 tidak melakukan upaya apa-apa kecuali menjalani pemeriksaan. Selama di sana, mereka tinggal di camp dan tetap disediakan logistik oleh United Nations Mission in Darfur (UNAMID), lembaga yang membawahi tentara dan polisi dalam misi perdamaian di sana.

    Satgas FPU memiliki tugas melakukan pengendalian ketertiban umum dan perlindungan terhadap personel, fasilitas PBB, serta mendukung operasi Kepolisian yang membutuhkan bantuan FPU, termasuk melindungi warga sipil. Satgas FPU juga terlibat aktif dalam kegiatan community policing terhadap para internally displaced persons (IDPs) atau pengungsi korban konflik di Darfur, Sudan.

    Polri berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sejak tahun 1989 dengan mengirimkan 50 personel civilian police ke misi perdamaian PBB, Untag ke Namibia yang ketika itu baru merdeka. Sejak saat itu Polri selalu aktif dalam misi PBB dengan mengirim anggota ke Kamboja, Mozambik, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Afghanistan, Haiti, Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan. Keikutsertaan ini disebut sebagai wujud komitmen Polri untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

    Polri pertama kali mengirim satgas Formed Police Unit (FPU) ke misi pemeliharaan perdamaian PBB-Uni Afrika di Darfur, Sudan pada 15 Oktober 2008. Program ini dilegalisasi dengan perjanjian atau MoU antara Indonesia dengan PBB. Dalam MoU disebutkan Polri mengirimkan FPU Polri yang terdiri dari 140 personel polisi dengan penugasan selama 1 tahun. FPU 9 kini bertugas di sana. "Mereka enjoy," ujar Saiful ketika ditanya kabar anggota FPU 9.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.