MK Diminta Tinjau Ulang Ambang Batas Selisih Suara Pilkada

Reporter

Diskusi "Sengketa di MK: Mengukur Substansi Keadilan untuk Pilkada Demokratis" di D'Hotel, Jakarta, 5 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhan, mengatakan Mahkamah Konstitusi harus mengubah paradigma penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada 2017. Ini terkait dengan syarat ambang batas selisih perolehan suara pasangan calon.

Menurut Fadli, MK perlu melihat dalil dan konteks permohonan perkara yang diajukan secara utuh. "Syarat itu harus dilihat lagi, pendekatan MK mesti diubah," kata Fadli di D'Hotel, Jakarta, Ahad, 5 Maret 2017.

Baca: Rano Karno Gugat Hasil Pilkada Banten ke MK, Ini Rinciannya

Fadli mengatakan MK perlu memeriksa 49 permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan tidak hanya berdasarkan ambang batas 0,5-2 persen selisih suara. Seluruh pemohon, kata dia, selalu menyampaikan dalil dan bukti awal. "Dalil-dalil itu harus dilihat MK. Apakah bukti awal kuat atau tidak," kata Fadli.

Mekanisme penanganan perkara sengketa hasil pilkada 2017 kini menjadi sorotan terkait dengan penerapan ambang batas sengketa pilkada. Dalam situs milik Mahkamah Konstitusi, tercatat 49 permohonan pengajuan penyelesaian sengketa pilkada yang masuk di MK. Rinciannya, 45 permohonan sengketa pemilihan bupati/wali kota, dan 4 sengketa pemilihan gubernur.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, menambahkan, jika hanya melihat rekapitulasi hasil akhir, MK tidak memberikan kesempatan pemohon untuk menunjukkan dugaan adanya kecurangan proses pemilu secara utuh. "Pola MK yang seperti ini, menarik kembali fungsi MK sebagai mahkamah kalkulator," kata Feri.

Baca: MK Tolak Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan DPD, Ini Alasannya

Menurut dia, begitu banyak bentuk kecurangan pemilu dari awal proses tahapan. Beberapa di antaranya dari tahapan pencalonan hingga penggelembungan hasil rekapitulasi. Jika hanya melihat hasil selisih rekapitulasi, kata dia, MK mengabaikan indikasi kecurangan pemilu secara substansial.

Feri menambahkan, syarat ambang batas tidak tepat. "Syarat MK ini mengabaikan hak orang dalam mengajukan gugatan hasil pemilu," katanya.

ARKHELAUS WISNU






Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

12 jam lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

13 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

14 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

14 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

30 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.