Ini Cara Tempo Menentukan Kepala Daerah Teladan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Redaksi Koran Tempo, Daru Priyambodo memberikan penghargaan pemenang kategori Pelayanan Publik sebagai Tokoh Metro Tempo di Museum Bank Indonesia, Kota Tua, Jakarta, 22 Juni 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Pimpinan Redaksi Koran Tempo, Daru Priyambodo memberikan penghargaan pemenang kategori Pelayanan Publik sebagai Tokoh Metro Tempo di Museum Bank Indonesia, Kota Tua, Jakarta, 22 Juni 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Penjurian pemberian penghargaan Tempo untuk 10 kepala daerah teladan melibatkan berbagai pihak. Beberapa tokoh memberikan masukan terhadap Tempo sejak penjurian di antaranya adalah Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

    Kala itu, Pahala memberikan masukan bahwa kepala daerah yang menaruh perhatian pada pelayanan publik cenderung tak tersangkut korupsi. Agus memberikan tambahan masukan bahwa selain melayani publik secara transparan, kepala daerah yang baik akan melibatkan partisipasi penduduknya dalam pembangunan. "Kami mengantongi 28 nama dari penjaringan awal," kata pimpinan proyek penghargaan Tempo, Anton Septian, Ahad, 5 Maret 2017.

    Baca:
    Tempo Beri Penghargaan 10 Kepala Daerah Teladan 2017
    Ahok Tak Dapat Penghargaan, Ini Penjelasan Tempo

    Penjaringan nama dimulai dengan mengundang Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng dan tim penelitinya. Juga Senior Program Officer International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) Hamong Santono, yang menangani isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    Nama kandidat juga didapatkan ketika berdiskusi dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir serta Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kemitraan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Diah Satyani Saminarsih. Diah adalah orang di balik program Pencerah Nusantara yang diusung Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Tujuan Pembangunan Milenium dan program Nusantara Sehat yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Tim Nusantara Sehat tersebar di 91 kabupaten dan kota di 28 provinsi.

    Baca juga:
    Suasana Menjelang Kedatangan Raja Salman di Bali
    Raja Salman di Bali, Disambut Tari Pendet
    PAN Pertimbangkan Lima Nama di Bursa Pilkada Jatim

    Data yang diperoleh dari mereka dicek silang dengan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi pelayanan publik serta peringkat kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Data itu menghasilkan banyak nama yang beririsan.

    Daftar itu lantas disorongkan kepada dua penanggap, Diah Saminarsih dan Gensly, Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri. Diskusi pada pertengahan November itu menghasilkan 14 nama. Tempo memperingkatkan mereka berdasarkan nilai yang diberikan Diah dan Gensly.

    Setelah itu, Anton dan timnya meminta bantuan para kontributor Tempo di tiap daerah untuk memeriksa semua kandidat. Hasil penelusuran di lapangan ini kembali dirapatkan di Jakarta. Para kontributor melaporkan berbagai aspek dari kepemimpinan kepala daerah masing-masing yang belum terekspos selama ini. Ada catatan baik, ada yang negatif.

    Hasilnya, redaksi menabalkan 10 nama kepala daerah terbaik yang patut dijadikan teladan. Mereka adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Wali Kota Makassar Ramdhan "Danny" Pomanto, Bupati Tapin Arifin Arpan, dan Bupati Malinau Yansen Tipa Padan.

    Penghargaan ini dipertanyakan. Jonru Ginting, misalnya, di dinding Facebooknya, mengunggah berita penghargaan Tempo sambil menulis, "Hm.. kenapa Ahok tidak dapat penghargaan? Pasti ada yang salah, nih." Anton menjelaskan penghargaan ini khusus diberikan kepada bupati dan wali kota. Bukan gubernur. Alasannya, bupati dan wali kota memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang langsung berdampak kepada warga dan daerahnya.


    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.