Banjir dan Tanah Logsor, 100 Kendaraan Terjebak 36 Jam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota Basarnas Kota Padang, mengevakuasi korban longsor yang berada di dalam mobil pick up di daerah Koto Alam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, 4 Maret 2017.  Jalan dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau masih terputus di daerah Sarumbun Tanjung Balik karena amblas. ANTARA/Muhammad Arif Pribadi

    Sejumlah anggota Basarnas Kota Padang, mengevakuasi korban longsor yang berada di dalam mobil pick up di daerah Koto Alam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, 4 Maret 2017. Jalan dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau masih terputus di daerah Sarumbun Tanjung Balik karena amblas. ANTARA/Muhammad Arif Pribadi

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah titik jalan penghubung Riau-Sumatera Barat. Lebih-kurang seratus kendaraan warga terjebak selama 36 jam di Desa Tanjung Alai, XIII Koto Kampar, Riau.

    "Setidaknya ada seratus lebih mobil terjebak banjir dan longsor di perbatasan," kata Kepala Dinas Sosial Riau Syarifuddin kepada Tempo, Sabtu, 4 Maret 2017.

    Baca juga: 2.834 Rumah Warga Terendam Banjir di Riau

    Ratusan mobil yang terjebak banjir dan tanah longsor merupakan warga pengguna jalan akses Riau-Sumatera Barat. Lebih-kurang 36 jam para pengendara kekurangan bahan makanan.

    Syarifuddin mengaku telah mendistribusikan 200 paket makanan siap saji dan nasi bungkus untuk pengendara terjebak banjir di Tanjung Alai. "Sementara ini logistik sudah kami distribusikan karena kesulitan membangun dapur umum," ujarnya.

    Hujan lebat melanda wilayah Riau sepekan terakhir membuat sejumlah anak sungai di beberapa daerah meluap. Banjir telah merendam 2.834 rumah warga yang dihuni 3.009 keluarga di lima kabupaten di Riau.

    RIYAN NOFITRA

    Simak: Darurat, Dua Kecamatan di Limapuluh Kota Masih Terisolasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.