TEMPO.CO, Malang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menggandeng inspektorat dan akuntan publik untuk mengaudit dana desa. Kerjasama dilakukan lantaran BPK tak memiliki tenaga yang cukup untuk memeriksa seluruh laporan keuangan di ribuan desa di seluruh Jawa Timur.
Sementara jumlah tenaga auditor di BPK Perwakilan Jawa Timur sebanyak 160 orang. Selain itu tak cukup waktu untuk mengaudit seluruh desa di Jawa Timur. Seperti di Malang, total sebanyak 378 desa. Hasil audit akan dilaporkan ke BPK setempat.
Baca juga:
Sri Mulyani Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Dana Desa Bisa Dorong Ekonomi Desa Tumbuh di Atas ...
"Ada mekanisme kerjasama dengan inspektorat atau akuntan publik," kata auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas dalam pemantapan pengelolaan dana desa, Sabtu 4 Maret 2017. Setiap auditor yang akan mengaudit dana desa akan mendapat sertifikasi dari BPK. Lantaran audit keuangan lembaga pemerintah menjadi tanggungjawab BPK.
Audit dilakukan untuk memastikan seluruh dana tersalurkan dan digunakan sesuai peruntukan. Alokasi dana yang disalurkan ke desa di Kabupaten Malang pada 2016 sebesar Rp 450 miliar naik menjadi Rp 510 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 378 desa di Kabupaten Malang.
Baca pula: Menteri Desa: Ada Dana Desa, Ekonomi Desa Tumbuh 12 Persen
Dana tersebut terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah. "Tak semua desa diaudit, diawasi secara acak di beberapa desa," kata
Dana desa, katanya, harus dipertanggungjawabkan terutama neraca keuangan penggunaan anggaran dan realisasi anggaran. Termasuk data dan inventarisasi barang yang dibelanjakan dari dana desa. "Kita lihat penyaluran dana desa. Dana ditampung rekening desa, bukan rekening perorangan," katanya.
Seluruh pengeluaran harus dicatat dan dilengkapi dengan bukti pembelian. Selain itu, penggunaan dana harus direncanakan secara terukur. Digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Baca: Pengamat Minta Dana Desa Dibuka ke Warga
Secara nasional, katanya, banyak Kasus Desa yang tak memahami aturan laporan penggunaan dana desa. Kepala Desa terkaget-kaget, katanya, karena harus menyusun laporan dan bukti keuangan yang terperinci. "Mereka memang tak paham, bukan sengaja disalahgunakan," katanya.
Jika ada pengaduan, katanya, BPK akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung ke lapangan. Sementara Bupati Malang Rendra Kresna meminta agar mekanisme pelaporan dipermudah. Mengingat sumber daya manusia dan keterampilan perangkat desa tergolong rendah.
"Camat dan pegawai di Kecamatan juga bertindak untuk mengawasi dana desa," katanya. Tujuannya untuk mencegah penyelewengan dan penyimpangan dana desa. Mengingat dana desa rata-rata sebesar Rp 1 miliar per desa.
EKO WIDIANTO
