Dakwaan Kasus E-KTP Ungkap Peran Bekas Sekjen Kemendagri

Reporter

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan berkas dakwaan dugaan korupsi proyek E-KTP (kartu tanda penduduk elektronik), Irman dan Sugiharto, akan mengungkap peran petinggi Kementerian Dalam Negeri dalam penggelembungan anggaran yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Seorang pimpinan KPK mengatakan petinggi itu adalah bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni.

"Dalam tuntutan (dakwaan) namanya (Diah) disebut, ditunggu saja nanti waktu sidang," ujar pimpinan lembaga antikorupsi ini melalui pesan pendek, Jumat, 3 Maret 2017. Menurut dia, Diah memiliki peran yang penting dalam dugaan korupsi yang menelan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

Baca: KPK: Korupsi E-KTP Berlangsung Sistematis

Koran Tempo edisi 23 Desember 2016 pernah menyebut bahwa Diah sebagai orang yang berperan penting dalam persiapan dan pelaksanaan proyek E-KTP pada 2009-2012. Salah seorang penegak hukum mengatakan, Diah diduga ikut mengatur proyek, melobi Senayan, dan menerima fulus dari konsorsium Perum Percetakan Negara RI yang memenangkan tender.

Diah membantah tudingan itu. "Tidak ada. Pekerjaan Sekretaris Jenderal hanya administratif," katanya setelah diperiksa KPK Desember tahun lalu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan lembaganya akan mencantumkan seluruh nama-nama yang berperan dalam korupsi E-KTP. Ia juga mengatakan lembaganya akan mengurai siapa saja yang menerima aliran dana korupsi E-KTP. "Baik yang berasal dari DPR, pemerintah, maupun swasta," ujarnya.

Namun, Febri tak mau merinci siapa saja nama-nama yang tercantum dalam surat dakwaan. "Nama dan peran para pihak akan kami sampaikan di dakwaan," katanya.

Baca: Kisruh Korupsi E-KTP, Keamanan Data Publik Terancam

Menurut Febri, dari ratusan saksi yang sudah diperiksa KPK, beberapa di antaranya bersikap kooperatif. Febri menyebut ada 14 nama yang mengembalikan duit korupsi e-KTP. Dari pengembalian itu terkumpul duit korupsi sebesar Rp 30 miliar. KPK juga menerima pengembalian uang dari lima korporasi dengan total Rp 220 miliar.

Surat dakwaan dua tersangka E-KTP telah dilimpahkan jaksa KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 1 Maret 2017. Rencananya sidang pembacaan dakwaan akan dilaksanakan pada Kamis, 9 Maret 2017.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP



KPK



Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

6 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

15 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

17 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

17 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

18 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.