Korupsi E-KTP Tinggi Berkas 2,5 Meter, Tebal 24 Ribu Halaman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan

    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor akan menggelar sidang dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, pekan depan. "Jadwal sidangnya Kamis, 9 Maret," kata juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Yohanes Prihana, melalui pesan pendek, Jumat, 3 Maret 2017.

    Berkas penyidikan dua tersangka korupsi e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto, telah dilimpahkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 1 Januari 2017. Dalam berkas setebal 24 ribu halaman itu, jaksa melampirkan berita acara pemeriksaan ratusan saksi.

    Baca juga: Megakorupsi E-KTP Segera Disidangkan

    Yohanes mengatakan berkas setinggi 2,5 meter lebih itu tak menjadi kendala bagi para hakim. Sebab, bahan yang digunakan untuk materi dakwaan sudah dimampatkan jadi 121 halaman.

    Taufik Ibnu Nugroho, Jaksa KPK yang menuntut perkara ini, mengatakan penyusunan dakwaan dua tersangka memakan waktu satu pekan. "Banyak yang harus dipelajari dan dibaca," katanya Rabu lalu.

    Baca pula:
    Korupsi E-KTP, KPK Sudah Periksa 250 Saks
    KPK: Korupsi E-KTP Berlangsung Sistematis

    Jaksa memutuskan surat dakwaan untuk Irman dan Sugiharto disusun dalam satu draf. Sebab, kata Taufik, kedua tersangka ini saling berkaitan.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan dalam surat dakwaan itu akan diuraikan perbuatan dan peristiwa yang terjadi selama proses pembahasan KTP elektronik. Salah satu yang ingin dibuktikan KPK, kata Febri, adalah soal adanya dugaan penyelewengan wewenang atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

    Penyidikan korupsi e-KTP ini dimulai sejak KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Irman sebagai tersangka pada September 2016. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dari proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak: Raja Salman Temui Tokoh Agama, Yenny Wahid: Ini Bersejarah

    Video Terkait:
    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.