Sebut Nama Besar, KPK: Dakwaan Kasus E-KTP akan Mengejutkan

Reporter

Chairuman Harahap setelah diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Jumat, 3 Februari 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo meminta publik bersiap-siap mendengar dakwaan kasus korupsi E-KTP. Sebab, kata ia, dakwaan itu menyimpan banyak kejutan. "Kalau anda nanti mendengarkan dakwaan yang dibacakan, anda akan sengat terkejut. Banyak sekali nama yang disebutkan di sana," ujar Agus saat dicegat Tempo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 3 Maret 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan segera menyidangkan perkara korupsi proyek pengadaan E-KTP dalam waktu dekat. KPK telah menyerahkan berkas penyidikan dan dakwaan setebal 24 ribu halaman ke Pengadilan Tipikor, beberapa hari lalu.

Baca:
KPK: Korupsi E-KTP Berlangsung Sistematis
Sistem E-KTP Disebut Terancam Lumpuh, Ini Tanggapan ...
Proyek E-KTP Disebut Terancam, Kemdagri Bantah Urung ...

Tersangka berkas yang dilimpahkan itu adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto serta mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Keduanya disangka korupsi proyek E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Agus mengatakan bahwa nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto bukanlah nama-nama biasa. Namun, nama-nama dalam dakwaan itu adalah nama-nama figur penting yang diduga terlibat dalam korupsi E-KTP.

Baca juga:
Ahok Bersalaman dengan Raja Salman, Fahri Hamzah: Tidak Layak
Raja Arab Saudi Ajak Indonesia Perangi Terorisme

Namun, Agus menolak menyebutkan figur-figur penting itu. Hanya, ia tidak membantah ketika ditanyai apakah nama-nama anggota DPR, tak terkecuali Ketua DPR Setya Novanto, berada di dalamnya. Ia menegaskan, nama-nama yang tercantum dalam dakwaan itu berpotensi mengguncang politik Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar karena nama yang disebutkan banyak sekali. Beberapa nama besar." Agus menambahkan bahwa nama-nama besar itu akan diproses secara bertahap.

Menurut Sumber Tempo, nama-nama besar itu adalah sejumlah mantan dan anggota DPR. Penyidik, kata dia, menemukan indikasi bahwa duit anggaran proyek E-KTP menjadi bancakan sejumlah anggota DPR, terutama anggota Komisi Pemerintahan DPR yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri.

Sumber Tempo juga menyatakan bahwa besaran fee yang disetor dari proyek senilai Rp5,9 triliun, tergantung pada posisi di DPR. Dengan kata lain, duit lebih besar diterima oleh anggota DPR yang menjabat sebagai pimpinan fraksi atau berada di Badan Anggaran.

ISTMAN MP

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

11 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

13 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

14 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

16 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

19 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

23 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.