Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Bersalaman dengan Raja Salman, Fahri Hamzah: Tidak Layak  

Raja Salman bin Abdul Aziz (tengah) saat bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bandara Halim Perdana Kusuma, 1 Maret 2017. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah tokoh ikut menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Bandara Halim Perdanakusuma. Instagram.com/@Basukibtp
Raja Salman bin Abdul Aziz (tengah) saat bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bandara Halim Perdana Kusuma, 1 Maret 2017. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah tokoh ikut menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Bandara Halim Perdanakusuma. Instagram.com/@Basukibtp
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengomentari keikutsertaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam penyambutan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Rabu, 1 Maret 2017. Secara pribadi, Fahri menilai sikap Ahok, selaku terdakwa kasus dugaan penistaan agama, dalam menjabat tangan Raja Salman tidak layak.

“Kalau saya tetap dalam pendirian, tidak layak bagi terdakwa (Ahok) menjabat, apalagi menjabat, tampil, dan ekspose,” kata Fahri di DPR, Jumat, 3 Maret 2017.

Dalam foto yang beredar, Ahok terlihat berjabat tangan dengan Raja Salman, yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Ahok mengenakan jas dan peci hitam. Dalam foto tersebut, Presiden Jokowi tampak memperlihatkan senyum. Sedangkan di belakang Raja Salman, terlihat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga menyaksikan.

Baca: Warga Penuhi Masjid Istiqlal, Raja Salman Mengira Didemo

Fahri menilai sikap Ahok tersebut tidak layak karena akan membuat standar moral terhadap pejabat negara runtuh. Ia pun terkesan menyinggung keseriusan pemerintah dalam kasus hukum yang menjerat Ahok saat ini.

“Tapi kalau pemerintah Pak Jokowi menganggap hukum ini main-main, pengadilan ini main-main, penyidikan kepolisian main-main, jaksa itu main-main, ya, sudahlah memang kita mari main-main saja semuanya. Itu saja cukup,” ujar Fahri.

Baca: Heboh DPR Sambut Raja Salman: Grogi hingga Berebut Selfie

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Ahok berbangga bisa bersalaman dengan Raja Salman. Bahkan, lewat akun Twitternya, @basuki_btp, Ahok mengunggah foto dia tengah bersalaman dengan Raja Salman. “Mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Semoga membawa kebaikan untuk hubungan kedua negara,” demikian keterangan foto yang ditulis @basuki_btp, Rabu, 1 Maret 2017.

Ditanya wartawan soal jabat tangan itu, Ahok mengatakan,” Ya pokoknya dikenalin Presiden. Bersalaman, lalu dikenalin. Ini Kepala BIN, terus ini Gubernur DKI Jakarta. Ya, aku salaman.”

Wartawan yang masih penasaran sempat bertanya apakah Raja Arab itu menyinggung ihwal kasus Ahok terkait Surat Al-Maidah ayat 51. Gubernur Jakarta tersebut hanya terkekeh mendapat pertanyaan itu. “Enggak, lah. He-he-he....” ujar Ahok sambil tersenyum.

DANANG FIRMANTO

Baca: Ahok Pamer Salaman dengan Raja Salman, Netizen Heboh


Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Komisaris Pelni Sebut Anies Baswedan seperti Anak TK Tak Dikasih Permen, Ini Profil Dede Budhyarto

2 jam lalu

Dede Budhyarto. Instagram/Kangdede78
Komisaris Pelni Sebut Anies Baswedan seperti Anak TK Tak Dikasih Permen, Ini Profil Dede Budhyarto

Komisaris Pelni, Dede Budhyarto, sebut Anies Baswedan seperti anak TK soal tidak diberi tiket Formula E. Ini profilnya dan cuitan kontroversinya.


Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

4 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers saat peluncuran Lokananta Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 3 Juni 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menjelaskan mengapa usulan penyertaan modal negara atau PMN tunai bagi BUMN naik menjadi Rp 57,96 triliun. Bagaimana rinciannya?


Ada Demo IDI, Polda Metro Imbau Warga Hindari Jalan Depan DPR-MPR

7 jam lalu

5 organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia IAI di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. IStimewa
Ada Demo IDI, Polda Metro Imbau Warga Hindari Jalan Depan DPR-MPR

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menggelar aksi protes Rancangan Undang-Undang Kesehatan di depan Gedung DPR-MPR.


Turun ke Jalan, Organisasi Profesi Nilai RUU Kesehatan Tak Dibahas Transparan

7 jam lalu

Ribuan tenaga kesehatan saat melakukan aksi damai di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 8 Mei 2023. Dalam aksinya 5 Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia melakukan penolakan atas RUU Kesehatan Omnibuslaw. TEMPO/Subekti.
Turun ke Jalan, Organisasi Profesi Nilai RUU Kesehatan Tak Dibahas Transparan

Beni Satria mengatakan pembahasan RUU Kesehatan tidak transparan dan terbuka. Organisasi profesi resmi justru tak diajak bicara.


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

3 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

4 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

4 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peraturan OJK atau POJK mengenai bursa karbon selesai pada Juli 2023.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

4 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

4 hari lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku telah mengkonfirmasi ke MK soal kabar lembaga itu putuskan sistem proporsional tertutup.


MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

5 hari lalu

Dari kanan, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi dan anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid saat konferensi pers di gedung MK jalan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta, 16 Januari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung
MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

Juru bicara MK Fajar Laksono tak mau berkomentar soal ancaman DPR soal anggaran untuk Mahkamah jika mereka memutuskan sistem proporsional tertutup.