Kasus Emirsyah Satar, KPK Periksa Mantan Petinggi Garuda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rekam Jejak Karier Emirsyah Satar di Garuda.

    Rekam Jejak Karier Emirsyah Satar di Garuda.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Garuda Maintenance Facility AeroAsia PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Richard Budihadianto dan Vice President Corporate Planning PT Garuda Indonesia Setijo Wibowo. Mereka dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia, Jumat, 3 Maret 2017.

    "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA (Emirsyah Satar)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 3 Maret 2017. Beberapa mantan petinggi Garuda Indonesia telah diperiksa KPK sebelumnya, di antaranya Albert Burhan, Azwar Anas, dan Elisa Lumbantoruan. Pemeriksaan para pejabat ini dilakukan untuk mendalami kapasitas mereka ketika bekerja di Garuda Indonesia.

    Baca: Diperiksa KPK, Emirsyah Satar Dicecar 17 Pertanyaan

    Penyidik antikorupsi memulai penyidikan dugaan suap di Garuda Indonesia ketika mendapatkan laporan dari Serious Fraud Office (SFO), lembaga antikorupsi Inggris, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura. Pada laporan itu, Emirsyah diduga menerima suap sebesar Rp 46 miliar dari Rolls-Royce, produsen mesin pesawat asal Inggris.

    Suap yang terdiri atas uang Rp 20 miliar dan barang senilai Rp 26 miliar itu diduga diberikan agar Emirsyah membeli mesin pesawat dari Rolls-Royce dalam pengadaan pesawat Airbus SAS pada kurun 2005-2014.

    Baca: Suap Garuda, Direktur Citilink: Saya Enggak Ada Kaitannya

    Pemberian suap diduga dilakukan melalui Soetikno Soedarjo, Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini merupakan konsultan bisnis Garuda Indonesia dalam pembelian pesawat.

    MAYA AYU PUSPITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.