Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heboh DPR Sambut Raja Salman: Grogi Hingga Berebut Selfie

image-gnews
Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) dan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ketiga kiri) melambaikan tangan ketika tiba di Ruang Rapat Paripurna I di Gedung Parlemen, Jakarta, 2 Maret 2017. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) dan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ketiga kiri) melambaikan tangan ketika tiba di Ruang Rapat Paripurna I di Gedung Parlemen, Jakarta, 2 Maret 2017. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyambut antusias lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017. Ruang sidang paripurna didandani dengan berbagai rangkaian bunga. Kursi khusus disiapkan, disesuaikan dengan postur tubuh sang raja.

Raja Salman tiba 15 menit lebih lambat dari agenda pukul 13.00. Setelah menandatangani buku tamu, Raja Salman yang didampingi Ketua DPR Setya Novanto melambai ke arah wartawan sebelum masuk ke ruang sidang.

Nyaris semua anggota Dewan yang hadir tak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telepon selulernya tinggi-tinggi. Ada yang berusaha mengabadikan momen, bahkan tak sedikit yang nekat melakukan selfie.

Baca: Begini Kekaguman Raja Salman atas Sejarah Masjid Istiqlal

Saat membacakan pidato sambutan, Setya tampak bahagia karena berhasil mengucapkan salam dalam bahasa Arab. Namun dia tidak dapat menyembunyikan kegugupan ketika salah menyebut seorang tamu kehormatan. “Bapak Try Sutrisno, Wakil DPR Republik Indonesia,” kata Setya, lalu tertegun. Hadirin tertawa. “Ini memang di sebelah raja (jadi) grogi-grogi dikit,”  ujarnya. Ia pun meralatnya meski tidak terlalu tepat, “Wakil Presiden Republik Indonesia.”

Pidato Raja Salman di Parlemen mengulang sejarah serupa 47 tahun lalu. Kala itu, Raja Faisal bin Abdulaziz berpidato di hadapan Sidang Istimewa DPR Gotong Royong. Kenangan itu diputar lewat film yang ditayangkan sebelum sambutan.

Dalam pidatonya, Raja Salman mengaku berbahagia. “Penghargaan kami setinggi-tingginya atas keramahan dan sambutan yang hangat,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setya dan Raja Salman sama-sama menekankan arti penting hubungan kedua negara. Dalam pidato berbahasa Arab, Raja Salman mengangkat isu terorisme dan radikalisme, yang dia sebut sebagai ancaman kedamaian di dunia. “Kita harus menyatukan barisan dalam memerangi terorisme dan benturan peradaban yang tidak menghormati kedaulatan negara,” ucap Raja Salman.

Baca: Begini Dekorasi Kamar Hotel Raja Salman di Bali

Adapun Setya menyelipkan masalah yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia (TKI). Ia berharap dicarikan solusi terbaik dengan tetap menghormati hukum Arab Saudi. Terutama TKI yang terancam hukuman mati. “Atas nama rakyat Indonesia, kami mohon kemurahan hati Sri Baginda untuk memberikan ampunan,” kata Setya.

Setelah berpidato, Raja Salman dikepung anggota Dewan yang tetap nekat berswafoto dengan mengangkat telepon seluler tinggi-tinggi. Bahkan beberapa di antaranya menggunakan tongkat penyangga telepon. Raja pun sampai kesulitan menerobos kerumunan mereka. Namun Raja Salman terus berjalan dengan senyuman.

AHMAD FAIZ | ARKHELAUS W | NATALIA SANTI

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Menolak Revisi UU IKN

6 jam lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PKS Menolak Revisi UU IKN

PKS menjadi satu-satunya fraksi di Komisi II DPR RI yang menolak revisi UU IKN. Apa alasan mereka menolak revisi undang-undang ini?


RUU IKN Segera Disahkan, PKS: Berpotensi Bebani APBN

7 jam lalu

Komisi II DPR RI melalui Panja RUU IKN tengah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan akademisi di Kompleks Gedung DPD/DPR/MPR RI pada Senin, 18 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
RUU IKN Segera Disahkan, PKS: Berpotensi Bebani APBN

Fraksi PKS DPR memandang alokasi APBN untuk IKN akan mempengaruhi kinerja APBN mendatang.


Pimpinan DPR Perkirakan Pengesahan Revisi UU IKN Dilakukan Pekan Depan

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPB Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan para pimpinan konsorsium pengusaha Indonesia bersiap menyampaikan keterangan pers seusai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pimpinan DPR Perkirakan Pengesahan Revisi UU IKN Dilakukan Pekan Depan

Sebelumnya, Doli mengharapkan revisi UU IKN bisa disahkan dalam pekan ini.


BRIN Minta DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Investigasi Badan Intelijen

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri temu relawan di acara Nusantara Satu, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
BRIN Minta DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Investigasi Badan Intelijen

BRIN menilai pernyataan Presiden Jokowi itu mengindikasikan penyalahgunaan kekuasan dan mengancam pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024.


Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

17 jam lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kembali menjadi perbincangan media sosial.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 menjadi UU APBN 2024.


DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari.


Komisi II DPR Segera Bawa Revisi UU IKN ke Rapat Paripurna

1 hari lalu

dari kiri) Anggota KPU Idham Holik, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Anggota Bawaslu Puadi dan Lolly Suhenty saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II DPR Segera Bawa Revisi UU IKN ke Rapat Paripurna

Revisi UU IKN ini memuat sembilan pokok perubahan untuk memastikan pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana.


DPR Setuju Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

1 hari lalu

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah membahas Ibukota Negara Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
DPR Setuju Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

Usul untuk memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres dari KPU disetujui oleh DPR pada hari ini. Pendaftaran jadi 19-25 Oktober.


Komisi II DPR Tolak Usulan KPU tentang Penghitungan Suara Dua Panel

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Komisi II DPR Tolak Usulan KPU tentang Penghitungan Suara Dua Panel

Usulan KPU tentang metode penghitungan suara dengan sistem dua panel ditolak Komisi II DPR. Akan timbulkan masalah jika tidak siap.