KPK: Patrialis Akbar Bocorkan Draf Lebih dari Sekali

Reporter

Mantan Hakim MK Patrialis Akbar keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, 22 Februari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami beberapa informasi yang tercantum dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap mantan Hakim MK, Patrialis Akbar. Dalam putusan itu, Patrialis terungkap pernah dua kali membocorkan draf putusan.

Baca juga: Jadi Tersangka, Patrialis: Saya Dizalimi

"Ada sejumlah pertemuan yang terjadi dan draf itu sempat keluar tidak hanya sekali," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Kamis, 2 Maret 2017.

Draf yang dimaksud adalah salinan putusan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Majelis Kehormatan MK membuktikan Patrialis membocorkan salinan draf itu sebelum diputuskan.

Putusan Majelis Kehormatan MK menyebutkan perkara nomor 129 itu dibocorkan kepada Basuki, seorang pengusaha daging sapi impor, melalui Kamaludin, rekan Patrialis. Menurut Kamaludin, Basuki sangat memiliki kepentingan dengan pengabulan gugatan ini.

Patrialis disebut membocorkan salinan draf putusan pertama kali pada Oktober 2016. Berdasarkan keterangan Kamaludin, Patrialis mengatakan draf amar putusan perkara tersebut tidak sama dengan draf amar putusan yang sebelumnya. Sebab, ada beberapa hakim yang kembali mempermasalahkan draf amar putusan tersebut.

Untuk meyakinkan adanya perubahan draf amar putusan tersebut, Patrialis memberikan draf putusan versi sebelumnya dalam bentuk hard copy kepada Kamaludin di kawasan lapangan golf, Rawamangun, Jakarta Timur. Draf putusan itu lantas diserahkan Kamaludin kepada Basuki.

Menyadari bocoran draf itu berbahaya, Patrialis menghubungi dan meminta Kamaludin memusnahkan draf putusan. Kamaludin lantas meminta kembali salinan draf putusan dari Basuki. Setelah diterima kembali, Kamaludin membaca draf yang amarnya mengabulkan judicial review para pemohon. Dalam perjalanan pulang, draf tersebut disobek-sobek dan dibuang Kamaludin.

Pada 19 Januari 2017, Patrialis menghubungi Kamaludin dan mengabarkan bahwa ada perkembangan terkait dengan amar putusan. Karena itu, Patrialis meminta Kamaludin datang ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertemuan di ruang kerja Patrialis, Kamaludin diperlihatkan draf putusan yang telah berubah dari mengabulkan menjadi mengabulkan sebagian. Selanjutnya, Kamaludin meminta izin kepada Patrialis untuk memfoto draf tersebut. Dengan izin Patrialis, Kamaludin lantas memfoto draf itu dua kali dan mengirimkannya kepada Basuki.

Penyidik KPK menemukan bukti salinan draf putusan dalam bentuk elektronik saat menangkap Kamaludin di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur, pada 25 Januari 2017. Ia diduga menjadi penghubung antara Basuki dan Patrialis.

Sebagai pelicin agar putusan dikabulkan, Basuki diduga menjanjikan uang 200 ribu dolar Singapura kepada Patrialis. Sebelum itu, ia juga pernah memberikan US$ 20 ribu melalui Kamaludin. Uang itu diduga telah digunakan Patrialis untuk umroh.

Baca juga: Begini Alur Uang Suap dari basuki ke Partrialis

Seluruh hakim MK telah diperiksa dalam perkara ini. Beberapa hakim bahkan diperiksa lebih dari sekali. Febri mengatakan penyidik akan mendalami seluruh rangkaian pembahasan sidang hingga pengambilan putusan perkara di MK. "Akan kami dalami apakah hakim lain terlibat," ujar dia.

MAYA AYU PUSPITASARI






Eks Gubernur Banten Ratu Atut Bebas Bersyarat Hari Ini, Kemenkumham: Wajib Ikut Bimbingan

6 September 2022

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Bebas Bersyarat Hari Ini, Kemenkumham: Wajib Ikut Bimbingan

Rika mengatakan meski sudah bebas, Ratu Atut wajib mengikuti bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Serang sampai 8 Juli 2025.


Keluar Penjara, Ratu Atut Chosiyah Kumpul Keluarga dan Ziarah ke Makam Orang Tua

6 September 2022

Keluar Penjara, Ratu Atut Chosiyah Kumpul Keluarga dan Ziarah ke Makam Orang Tua

Ratu Atut Chosiyah merupakan narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar


Eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat

6 September 2022

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat

Ratu Atut Chosiyah merupakan narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.


Mahfud Md Jelaskan Kenapa Ferdy Sambo Juga Dibawa ke Provos

7 Agustus 2022

Mahfud Md Jelaskan Kenapa Ferdy Sambo Juga Dibawa ke Provos

Mahfud menjelaskan perkara pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo lewat contoh kasus eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.


Sidang Peninjauan Kembali, Ratu Atut Hadirkan Saksi Ahli Pidana

20 Januari 2021

Sidang Peninjauan Kembali, Ratu Atut Hadirkan Saksi Ahli Pidana

Ratu Atut mengajukan peninjauan kembali dalam perkara korupsi berupa suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.


KPK Lelang Mobil Mewah dan Perhiasan Hasil Rampasan Kasus Korupsi

23 September 2020

KPK Lelang Mobil Mewah dan Perhiasan Hasil Rampasan Kasus Korupsi

KPK akan melakukan lelang barang rampasan dari sejumlah kasus korupsi.


Orang Dekat Akil Mochtar Divonis 4,5 Tahun Terkait Suap di MK

12 Maret 2020

Orang Dekat Akil Mochtar Divonis 4,5 Tahun Terkait Suap di MK

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis orang dekat mantan Ketua MK Akil Mochtar, Muhtar Ependy, 4 tahun 6 bulan penjara.


Jadi Hakim MK, Daniel Yusmic Singgung Kasus Akil Mochtar

7 Januari 2020

Jadi Hakim MK, Daniel Yusmic Singgung Kasus Akil Mochtar

Daniel Yusmic menjadi hakim MK untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang habis masa jabatannya.


MA Kurangi Hukuman Penyuap Mantan Hakim MK Akil Mochtar

13 Desember 2019

MA Kurangi Hukuman Penyuap Mantan Hakim MK Akil Mochtar

MA mengabulkan kasasi terpidana kasus suap Akil Mochtar, Bupati Buton Sulawesi Tenggara Samsu Umar Samiun, dari 3 tahun 9 bulan menjadi 3 tahun.