TKI Tak Masuk MoU dengan Arab Saudi, Ini Reaksi Migrant Care

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wahyu Susilo Migrant CARE. Tempo/Tony Hartawan

    Wahyu Susilo Migrant CARE. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Migrant Care tak mempermasalahkan nihilnya kesepakatan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam paket nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, Rabu, 1 Maret 2017. Organisasi yang berupaya memperkuat perlindungan negara terhadap hal hak-hak pekerja migran itu berpendapat bahwa masalah perlindungan TKI di Arab Saudi harus dilakukan melalui pembicaraan yang lebih rinci dan teknis.

    “Tidak dimasukkannya masalah TKI dalam paket MoU (kesepahaman) bersamaan kunjungan Raja Salman, itu lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Maret 2017.

    Menurut Wahyu, masalah utama TKI di Arab Saudi adalah soal perlindungan, khususnya untuk TKI sektor domestik. Hal itu dianggapnya berbeda dengan 11 MoU yang telah ditandatangani. Paket MoU itu dinilai lebih mengutamakan aspek ekonomi.

    Baca: Setya Novanto Minta Raja Salman Ampuni TKI Bermasalah Hukum

    “Jika masalah TKI hanya dilihat dari kepentingan ekonomi, maka pembahasannya cenderung pada memperbanyak pengiriman TKI,” kata dia.

    Wahyu, mewakili Migrant Care, mendorong tindak lanjut hasil perbincangan antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Jokowi, kata dia, meminta agar warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi mendapat pengayoman dan perlindungan dari Raja Salman.

    Laporan Investigasi di Majalah Tempo 20-26 Maret 2017 tentang perdagangan manusia melaporkan jaringan serta modus yang digunakan para pelaku perdagangan manusia menjebak korbannya, khususnya TKI dari Nusa Tenggara Timur. Jika jumlah TKI legal di Malaysia mencapai 1,2 juta orang. Jumlah TKI ilegal diperkirakan dua kali lebih besar. Mereka kerap tak memperoleh haknya, bahkan terkadang disiksa atau dibunuh

    Infografik: Berdagang Orang ke Malaysia

    “Kementerian Ketenagakerjaan harus menindaklanjuti pembicaraan kedua kepala negara dengan langkah-langkah teknis terkait perlindungan,” ujar Wahyu.

    Baca: Lawatan Raja Salman, RI-Arab Saudi Cegah Perdagangan Manusia

    Langkah-langkah teknis yang dia maksud, salah satunya terkait akses untuk Indonesia untuk memberi bantuan hukum pada TKI yang tersandung kasus hukum. Ada pula dorongan agar Arab Saudi mempermudah akses Indonesia untuk mengupayakan pengampunan bagi TKI dari hukuman mati, pembebasan TKI yang disekap, penyelesaian gaji yang belum terbayar, kemudahan imigrasi, dan sebagainya.

    Investigasi: Jaringan 'Mafia' Penjual Manusia

    Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, kata Wahyu, sempat menginformasikan adanya draf MoU terkait TKI, yang akan ditandatangani saat kunjungan Raja Salman. Namun, draf tersebut hanya membicarakan soal perluasan pengiriman TKI, belum terkait perlindungan.

    Adapun data di Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa Indonesia mengirim TKI ke Arab Saudi sebanyak 80.229 orang, pada 2014-2016, Jumlah itu terdiri dari 49.968 pekerja formal dan 30.261 bekerja di sektor domestik.

    YOHANES PASKALIS

    Video Terkait:
    Investigasi Majalah Tempo: Perdagangan Manusia ke Malaysia
    Korban Perdagangan Manusia, 8 TKI Brebes Diselundupkan Lewat Laut


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.