Ditahan KPK, Bupati Klaten Tetap Terima Insentif Rp 70 Juta

Reporter

Tersangka dugaan suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Sri Hartini tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 11 Januari 2017. Bupati Klaten nonaktif tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan tersangka Suramlan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Klaten - Bupati Klaten Sri Hartini masih berhak menerima gaji dan insentif dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah meski kini meringkuk di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Klaten itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten.

"Nilai insentif triwulan keempat 2016 untuk Bupati sebesar Rp 70 juta," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Klaten Sunarna saat ditemui Tempo di halaman Markas Kepolisian Resor Klaten, hari ini, 2 Maret 2017.

Baca: Bupati Klaten Curhat 2 Bulan di Tahanan Tak Dijenguk Bawahan

Hari ini, Sunarna, diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Bupati Klaten. Pemeriksaan berlangsung di ruang Aula Satya Haprabu Markas Polres Klaten. Selain Sunarna, penyidik KPK memeriksa sejumlah pegawai negeri sipil untuk tersangka Sri Hartini.

Besaran insentif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi. Dari target pendapatan asli daerah (PAD), lima persen di antaranya untuk insentif Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan petugas pemungut pajak lainnya. “Dari lima persen (insentif) itu, sepuluh persennya untuk Bupati. Itu diatur dalam PP,” kata Sunarna.

Pada 2016, Sunarna mengatakan total PAD Klaten mencapai Rp 203 miliar. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 194 miliar. Penyumbang PAD terbesar dari pemungutan pajak daerah.

Baca: Penyuapnya Mau Disidang, Bupati Klaten Yakin Segera Menyusul

Pada awal Februari lalu, Sunarna mengutus stafnya ke Jakarta untuk menyerahkan insentif itu kepada Hartini. “Tapi Bupati minta insentif itu ditransfer ke rekening anaknya,” ujar Sunarna tanpa menyebutkan secara jelas salah satu dari dua nama anak Hartini.

Selain insentif, Sunarna menambahkan, stafnya juga dititipi gaji Hartini dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Klaten. “Kalau gaji Bupati (beserta tunjangannya) sekitar Rp 5,7 juta per bulan,” kata Sunarna.

Dari data yang dihimpun Tempo, gaji pokok Bupati Rp 2,1 juta. Adapun sisanya tunjangan eselon Rp 3,7 juta, tunjangan beras Rp 72.420, tunjangan pajak Rp 52.754, tunjangan BPJS Kesehatan Rp 63 ribu, tunjangan jaminan kecelakaan kerja Rp 5.400, dan tunjangan kematian Rp 6.300.

Baca: Masa Penahanan Ditambah, Bupati Klaten Ingin Segera Disidang

Selain Hartini, tersangka pemberi suap pengisian jabatan di Klaten sekaligus Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten nonaktif, Suramlan, masih berhak menerima gaji. “Karena diberhentikan sementara, Pak Suramlan hanya menerima 50 persen,” kata Sunarna.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik KPK terus mendalami perkara Bupati Klaten Sri Hartini. Untuk itu, tim dari KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 15 saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini) di Markas Kepolisian Resor Kota Klaten.

“Penyidik masih terus mendalami relasi tersangka dengan pihak lain dan menelusuri asal-usul uang yang ditemukan tim KPK pada saat penggeledahan dilakukan,” kata Febri, Kamis, 2 Maret.

DINDA LEO LISTY






Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

21 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

4 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

5 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.