Jabar Butuh 3,6 Juta Keping Blanko KTP Elektronik

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hal ini dapat terselesaikan apabila didukung dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

    Hal ini dapat terselesaikan apabila didukung dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

    INFO JABAR - Jawa Barat saat ini memerlukan sekitar 3,6 keping blangko kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik (e-KTP) untuk memenuhi kebutuhan KTP warganya. “Hal ini dapat terselesaikan apabila didukung dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Abas Basari dalam rapat koordinasi administrasi kependudukan di Bandung, Rabu, 1 Maret 2017.

    Dari sekitar 43 juta jiwa, yang sudah melakukan perekaman e-KTP hingga Februari 2017 sekitar 30 juta jiwa. “Kami beserta disdukcapil kabupaten/kota harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan sisa wajib KTP yang belum direkam,” ucap Abas.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta data kependudukan dibuat secara lengkap dan akurat, juga dapat mengayomi semua warga Jawa Barat. “Dengan begitu akan ketahuan masyarakat mana yang berhak mendapatkan raskin, termasuk dalam konteks politik, seperti pilkada 2018, hak mereka terakomodasi,” katanya.

    Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), menurut Abas, agregat Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di 16 kabupaten/kota dan satu provinsi sebanyak 31.766.665 pemilih. Pemilih tersebut terdiri atas 16.083.822 pemilih pria dan 15.682.843 pemilih wanita. “Untuk estimasi pemilih pemula sebanyak 61.127 pemilih, di antaranya 31.098 pria dan 30.029 wanita,” ujar Abas.

    Dia menargetkan semua persoalan administrasi kependudukan warga Jawa Barat selesai pada akhir 2017. “Saya sudah menginstruksikan semua kadis se-Jabar untuk betul-betul melakukan tugas,” ujarnya.

    Menurut Abas, warga yang belum melakukan perekaman e-KTP paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat bagian barat, yang notabene merupakan daerah industri. “Yang paling banyak justru di daerah perkotaan, seperti Jabotabek, karena mereka banyak pendatang yang bekerja di pabrik-pabrik, tapi malas mengurus administrasi. Di Bekasi saja, pada pilkada kemarin, tercatat 46 ribu jiwa belum melakukan perekaman e-KTP,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.