Lahan Belum Ada, Proyek Bandara Panimbang Banten Terancam

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi perluasan bandara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Serang - Proyek pembangunan bandar udara Banten Selatan yang berlokasi di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, terancam batal.

Sebab, lahan seluas 600 hektare yang dibutuhkan untuk proyek tersebut belum tersedia. Proyek pembangunan bandara tersebut masuk salah satu program strategis dari 12 mega proyek nasional pemerintah pusat yang akan dibangun di Provinsi Banten.

Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan, mengatakan pemerintah provinsi akan mengundang Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perhubungan untuk membahas kelanjutan pembangunan bandara.

Baca: Pembangunan Bandara Panimbang, Pengembang Cari Investor

Nata mengatakan upaya itu dilakukan setelah adanya surat permintaan dari kedua kementerian tersebut agar pembangunan Bandara Panimbang bisa ditunda karena lahan yang dibutuhkan belum tersedia.

“Saya sudah dapat laporan dari Ibu Bupati Pandeglang Irna Narulita yang baru saja ke Kementerian Kehutanan untuk membahas lahan kehutanan untuk bandara. Mereka menyatakan menunda, tapi suratnya belum saya terima,” ujar Nata, Kamis, 2 Februari 2017.

Menurutnya, kehadiran Bandara Panimbang nantinya akan menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. “Saya rasa hal itu harus diperjuangkan, apalagi kalau Tol Serang-Panimbang sudah jadi. Pemprov juga akan terus berupaya mendukung, tidak ada alasan buat menolak karena itu sangat baik bagi masyarakat Banten,” kata dia.

Simak pula: Kunjungan Raja Salman, Ketua DPR Pastikan Persiapan Beres

Namun Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta mengaku optimistis pembangunan Bandara Banten Selatan bisa terus dilanjutkan. Bila jadi dibangun, kata Ranta, bandara tersebut akan ditunjang dengan akses jalan tol Serang-Panimbang.

“Pelaksanaan pembebasan lahan di Kementerian PUPR hingga kini belum tercoret, bahkan menjadi prioritas. Ada laporannya juga di pusat. Intinya, adanya 12 proyek nasional di Banten sangat membantu, terutama dalam hal percepatan pembangunan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang Tata Nanzar Riadi mengatakan pembangunan bandara tersebut dilakukan lintas sektoral mulai Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan. Sebab, pembangunan bandara tersebut merupakan proyek nasional.

"Sebenarnya ini belum final kalau pembangunan tersebut akan dibatalkan. Kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat karena ada lahan milik Perhutani yang bisa dijadikan bandara," kata Tata.

WASI’UL ULUM






Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

7 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

7 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

9 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

16 hari lalu

Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

PUPR menyebut sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai.


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

21 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

23 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

30 hari lalu

7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

DKI Jakarta menawarkan 15 proyek infrastruktur pada ajang Jakarta Investment Forum 2022 yang diadakan bersamaan U20 Mayor Summit.


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

35 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

42 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi