Susun Berkas Korupsi E-KTP, Jaksa KPK Butuh Waktu Seminggu

Reporter

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyusunan surat dakwaan dua tersangka korupsi e-KTP (kartu tanda penduduk berbasis elektronik) menyita waktu Taufik Ibnu Nugroho. Bersama sembilan anggota tim jaksa penuntut umum lainnya, Taufik menghabiskan waktunya selama sepekan penuh untuk menyelesaikan penyusunan dakwaan tersebut.

"Banyak yang harus dipelajari dan dibaca," kata Taufik saat dihubungi, Rabu, 1 Maret 2017.

Berkas perkara dua tersangka korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, kini tergeletak di ruang kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas tersebut terdiri atas dua bendel berkas asli dan dua berkas foto kopinya.

Baca: KPK Limpahkan 24 Ribu Lembar Berkas E-KTP ke Pengadilan

Satu bendel berkas kasus korupsi e-KTP itu tebalnya 1,3 meter. Jumlah halaman dua berkas perkara tersebut kira-kira 24 ribu lembar. Setidaknya ada 26 rim kertas yang dihabiskan untuk pembuatan berkas perkara.

Sejak perkara ini diusut pada 2014, Taufik dan timnya sudah mempelajari berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi dan tersangka. Ada 294 BAP saksi yang ia pelajari untuk tersangka Sugiharto, dan 173 BAP saksi untuk Irman.

"Dari awal penyidikan kami sudah mulai baca BAP itu," kata dia.

Selama menjadi jaksa di KPK, Taufik mengaku berkas perkara ini adalah yang terbanyak yang pernah ia tangani. "Sebelumnya ada tapi enggak setebal ini. Seperti Andi Mallarangeng juga tebal tapi enggak setebal ini," ucapnya.

Baca: KPK: Korupsi E-KTP Berlangsung Sistematis 

Dari belasan ribu lembar berkas perkara, Taufik dan timnya memadatkan menjadi 121 halaman dakwaan. Dalam dokumen itu, surat dakwaan Irman dan Sugiharto dijadikan satu. "Karena berkaitan makanya jadi satu," ujar dia.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan dalam surat dakwaan itu akan diuraikan perbuatan dan peristiwa yang terjadi selama proses pembahasan e-KTP. Salah satu yang ingin dibuktikan KPK, kata Febri, adalah soal adanya dugaan penyelewengan wewenang atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

"Dengan kata lain ke mana aliran uang ini, kami akan kejar pengembalian kerugian negara," katanya.

Lembaga antirasuah memulai penyidikan korupsi e-KTP sejak menetapkan Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Irman sebagai tersangka pada September 2016.

Melihat besarnya angka kerugian negara, KPK mengendus ada pihak-pihak lain yang ikut 'bancakan' duit korupsi. Di antaranya adalah kalangan politikus dan korporasi yang ikut menggarap proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

19 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

55 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan