Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KY: MA Harus Tumbuhkan Kepercayaan kepada KY

image-gnews
Ketua Komisi Yudisial AidulFitriciada Azhari saat menyambangi Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. TEMPO / Yohanes Paskalis
Ketua Komisi Yudisial AidulFitriciada Azhari saat menyambangi Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. TEMPO / Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari berharap Mahkamah Agung bisa mempercayai KY sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi perilaku hakim. Selama ini keberadaan KY dianggap belum diterima oleh MA.

”Yang sekarang saya berharap MA terbuka menerima kehadiran KY, dan secara perlahan-lahan menumbuhkan kepercayaan terhadap KY,” kata Aidul, Rabu, 1 Maret 2017. Ia mengatakan hal itu setelah menghadiri acara sumpah jabatan Ketua MA Hatta Ali di hadapan Presiden yang digelar di Istana Negara, Jakarta.

Baca:
Pimpinan Baru Komisi Yudisial Siap Sambangi MA
Di Depan Ketua MPR, MA Minta Komisi Yudisial Dibubarkan

Aidul mengatakan kepercayaan MA pada KY harus ditumbuhkan dan percaya bahwa lembaganya bermanfaat untuk hakim. Pada periode sebelumnya, ada ketegangan antara KY dan MA yang mengakibatkan proses penguatan etika memperoleh resistensi dari para hakim. “Ini yang sedang kami bangun dulu. Jadi kepercayaan antara MA dan KY ini penting.”

Ia berharap suatu saat MA bisa betul-betul mempercayai KY, sehingga jika ada putusan KY yang selama ini dianggap MA merugikan akan dianggap sebagai hal yang memang sudah seharusnya dilakukan KY.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga:
Pelapor Penghina Baju Adat Jokowi Bertambah
Mengenal Pangeran yang Dibawa Raja Salman ke Indonesia

Persoalan lain yang juga sedang diupayakan KY adalah pengajuan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Aidul mengatakan RUU ini adalah bagian dari upaya reformasi peradilan. Misalnya soal rekrutmen hakim. Dalam RUU tersebut, KY menyampaikan beberapa solusi tentang rekrutmen hakim, karena dalam 5–6 tahun belakangan tidak ada rekrutmen hakim.

Di sisi lain, jumlah peradilan dan hakim yang pensiun bertambah. KY mencatat lembaga peradilan kekurangan 4.000 hakim. Menurut Aidul, terhentinya rekrutmen hakim terjadi karena terdapat kesulitan dari segi dasar hukum. “Belum ada UU yang mengatur apakah hakim itu aparatur sipil negara atau hakim pejabat negara,” kata Aidul.

AMIRULLAH SUHADA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Herman Hery. antaranews.com
Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, di Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).


Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

17 September 2018

64 Ketua pengadilan tingkat banding melaporkan salah satu komisioner di Komisi Yudisial (KY) ke Polda Metro Jaya, Senin 17 September 2018. TEMPO/Lani Diana
Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

Komisioner KY ungkap keluhan hakim soal pungli untuk kejuaraan tenis di Bali. Para Ketua Pengadilan membantah dan adukan sang komisioner.


Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

30 Juni 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

Seusai terpilih, Jaja Ahmad Jayus mengatakan Komisi Yudisial atau KY punya tugas berat, yakni menjaga peradilan tetap bersih.


KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

13 April 2018

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono (kiri) didampingi sekjen PKPI Imam Ansori Saleh (kanan) menunjukan nomor urut partai PKPI dalam pemilu 2019 saat keluar dari gedung KPU RI, Jakarta, 13 April 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka. TEMPO/Muhammad Hidayat
KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

KPU akan melakukan konsultasi dengan Komisi Yudisial terlebih dahulu.


Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

13 Maret 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan hakim di PN Tangerang sudah lama masuk dalam radar target KPK.


Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

13 Maret 2018

Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi. ANTARA FOTO
Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

Hakim dan panitera PN Tangerang terkena OTT KPK pada Senin, 12 Maret 2018.


Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

20 Oktober 2017

Hakim tunggal Cepi Iskandar, memeriksa dokumen kuasa hukum Setnov, saat memimpin sidang perdana gugatan praperadilan diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

Komisi Yudisial terima laporan dugaan intervensi Setya Novanto kepada Hakim Cepi Iskandar