KPK Limpahkan 24 Ribu Lembar Berkas E-KTP ke Pengadilan  

Reporter

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.COJakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufik Ibnu Nugroho, bersama lima rekannya sibuk mengeluarkan tumpukan berkas dugaan korupsi e-KTP (kartu tanda penduduk berbasis elektronik) dari dalam mobil. Di depan pintu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 1 Maret 2017, keenam orang itu secara bergantian meletakkan berkas di atas troli warna kuning. 

"Mereka menghabiskan 15 menit," kata Des Wiking, petugas keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyaksikan peristiwa itu.

Berkas perkara yang dibawa tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu milik dua tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri Sugiharto. Berkas itu disusun secara horizontal sebanyak tiga tumpuk.

Baca: E-KTP Impor Dikirim dari Kamboja, Kementerian Dalam Negeri: Buat Mengecoh

Berkas kedua tersangka kasus e-KTP itu masing-masing setebal 1,3 meter. Untuk satu berkas, penyidik menghabiskan 26 rim kertas. Ada 294 saksi dan lima ahli dalam berkas setebal 13 ribu halaman milik Sugiharto. Sedangkan di berkas milik Irman ada 173 saksi dan lima ahli dalam berkas setebal 11 ribu halaman.

"Ini pelimpahan dari jaksa ke pengadilan. Minggu depan baru penetapan," kata Taufik setelah menyerahkan berkas. Menurut dia, mungkin sidang akan dijadwalkan satu atau dua pekan ke depan setelah pelimpahan berkas hari ini.

Lembaga antirasuah memulai penyidikan korupsi e-KTP sejak menetapkan Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Irman sebagai tersangka pada September 2016. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dan mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

Baca: 14 Saksi E-KTP Kembalikan Uang Rp 30 Miliar

Melihat besarnya angka kerugian negara, KPK mengendus ada pihak-pihak lain yang ikut “bancakan” duit korupsi e-KTP. Di antaranya kalangan politikus dan korporasi yang ikut menggarap proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

Terbukti, belakangan KPK menerima pengembalian duit dari empat anggota Dewan, pengusaha, dan korporasi. Total uang yang dikembalikan ke KPK adalah sebesar Rp 250 miliar.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan, dalam dakwaan akan dibeberkan siapa saja yang ikut menerima aliran dana proyek e-KTP tersebut. "Kami akan mengurai fakta-fakta dan peristiwa, termasuk siapa saja yang diperkaya dalam proyek ini," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

50 menit lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

3 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.