TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pelantikan akan dilakukan pada Rabu, 1 Maret 2017, di Istana Negara, Jakarta.
"Pengucapan sumpah Ketua MA dihadapan Presiden RI akan dilakukan pukul 10.00 WIB," kata Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam jadwal resmi agenda Presiden, Rabu, 1 Maret 2017. Pelantikan juga akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pejabat negara lainnya.
Baca :
Terpilih Kembali, Ini Prioritas Ketua MA Hatta Ali
MA Butuh Reformasi, Ini Suap Penanganan Perkara 2012-2016
Seperti diketahui, Hatta kembali terpilih menjadi Ketua MA periode 2017-2022 dalam pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari 2017. Hatta meraih 38 suara, mengalahkan Andi Samsan Nganro tujuh suara, Suhadi satu suara, dan Mukti Arto satu suara.
Meski terpilih untuk lima tahun mendatang, Hatta hanya akan menduduki posisinya dalam tiga tahun kedepan. Sebab, usianya kini memasuki 67 tahun, sementara usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. "Tiga tahun inilah saya berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa saya berikan kepada negara dan kepada Mahkamah Agung," kata Hatta sesaat setelah pemilihan.
Dia mengatakan dalam tiga tahun masa jabatannya, dia akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan hakim. Salah satu bentuk caranya adalah dengan melakukan penyamaran untuk melihat keadaan sebenarnya di lapangan.
Simak pula : Raja Salman Tak Jadi Disertai 25 Pangeran Arab
Penyamaran itu, kata Hatta, bertujuan untuk memastikan tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh pejabat di lingkungan pengadilan. "Dengan penyamaran itu kami bisa mengetahui bagaimana situasi di lapangan yang sebenarnya. Bagaimana bentuk pelayanan mereka kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan, apakah sudah jalan atau belum," kata Hatta.
Dia mengatakan pihaknya tak memungkiri bahwa pada 2016 banyak pejabat pengadilan yang terkena kasus hukum. "Tetapi kami tidak boleh putus asa, justru itulah memberi semangat bagi saya untuk lebih meningkatkan masalah pengawasan, penertiban, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengadilan," kata Hatta.
AMIRULLAH SUHADA
