Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cuti Kampanye Ahok-Djarot, Mendagri Tunggu Keputusan KPU  

image-gnews
Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia
Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Makasar - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, untuk teknis kampanye putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menteri Tjahjo mengaku belum bisa memutuskan pasangan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat harus cuti atau bagaimana.

"Kami menunggu karena KPU sampai sekarang belum memutuskan. Kami juga mempertimbangkan undang-undang yang ada, perlu atau tidak kampanye lagi," tutur Tjahjo saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan di Hotel Clarion Makassar, Selasa, 28 Februari 2017.

Apalagi, dia melanjutkan, ini merupakan Pilkada serentak sehingga harus menunggu yang masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Mudah-mudahan pelantikannya bisa cepat, cepat terkoordinasi untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah direncanakan dengan baik," ujar Tjahjo.

Baca juga:
Jokowi Kenakan Baju Adat Ambon Maluku, Ini Artinya
Inden Mercedes Raja Salman Bisa Sampai Setahun

Tjahjo menjelaskan bahwa kampanye di putaran kedua sama dengan mekanismenya saat putaran pertama, yakni pasangan calon inkumben harus cuti. Itu sebabnya, kata dia, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta akan menunjuk dari pejabat eselon I. "Itu jika masa kampanye memang harus berlangsung lama," ucapnya.

Namun, menurut dia, jika kampanye yang digelar secara tertutup, maka hanya mempermantap visi dan misi saja. Tapi kalau KPU memutuskan ada kampanye selama sebulan maka harus cuti. "Tidak perlu cuti kalau hanya kampanye tertutup, tapi kalau lama ya otomatis Ahok-Djarot harus cuti," ucap dia.

Lihat Quick Count Pilkada DKI di https://quickcount.tempo.co

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, ia berharap proses Pilkada DKI Jakarta ini cepat selesai kemudian gubernur serta wakil terpilih dilantik. Berdasarkan laman resmi KPU DKI Jakarta, untuk putaran kedua Pilkada bakal berlangsung 4 Maret 2017. Kemudian dilanjutkan rekapitulasi daftar pemilih pada 5 Maret sampai 19 April 2017.

Untuk sosialisasinya mulai 4 Maret sampai 15 April 2017. Kampanye dan pematangan visi misi dijadwalkan 6-15 April 2017. Kemudian masa tenang pada 16-18 April 2017, serta pemungutan suara putaran kedua digelar pada 19 April 2017.

DIDIT HARIYADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

2 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

5 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


PKB Usulkan Azhar Arsyad Maju di Pilkada Makassar, Sebut Dia sebagai Simbol Partai di Sulsel

15 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
PKB Usulkan Azhar Arsyad Maju di Pilkada Makassar, Sebut Dia sebagai Simbol Partai di Sulsel

PKB Kota Makassar meraih lima kursi di DPRD kota itu pada pemilu legislatif atau Pileg 2024.


Pemkot Makassar Borong Lima Penghargaan Top BUMD Award 2024

35 hari lalu

Pemkot Makassar Borong Lima Penghargaan Top BUMD Award 2024

Wali Kota Ramdhan Pomanto meraih Top Pembina BUMD 2024.


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

42 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

48 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

56 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

58 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

20 Februari 2024

Ilustrasi tokoh meninggal. Pixabay
Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

Anggota KPPS Muhammad Fahriansyah, 26 tahun, yang bertugas di TP) 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, meninggal