Wapres JK Lempar Ide ke Wali Kota Risma Soal Tangani Sampah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com

    Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com

    TEMPO.CO, Surabaya - Pengelolaan sampah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia menjadi penghasil sampah plastik yang mengalahkan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak masyarakat mengubah perilaku dan cara mengatasi sampah seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

    "Sampah bisa jadi lawan atau kawan. Sampah bisa jadi listrik, pupuk, atau didaur ulang," kata JK saat sambutan puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa, 28 Februari 2017.

    Baca juga: Di Surabaya, Jusuf Kalla Disuguhi Remo dan Parade ...

    Kalla lantas berbagi ide kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tentang upaya mengurangi dan mengelola sampah yang dilakukan negara lain. Ia mencontohkan strategi sejumlah negara di Afrika yang memperkecil ukuran piring makan agar tak banyak makanan yang terbuang. "Coba kalau begitu, kan tidak banyak sisa, jadi enggak mubazir. Kalau mau baru, tambah lagi. Karena banyak yang bernafsu makan dengan piring besar, tapi tidak habis, kemudian menjadi sampah," kata JK.

    Berbeda dengan Thailand yang menerapkan peraturan ketat terhadap pedagang kaki lima (PKL). Negeri Gajah Putih itu mewajibkan PKL menjaga kebersihan radius 10 meter di sekelilingnya. Sehingga lingkungan selalu bersih selama mereka berjualan. "Nah, coba nanti Ibu Risma suruh PKL itu bawa sapu dan bertanggung jawab membersihkan sampah 10 meter di sekitarnya," ujarnya.

    JK pun membagikan pengalaman ketika berkunjung ke Bangkok. Ia mengamati tingkah laku pedagang akibat pemberlakuan peraturan itu. "Saya lihat, begitu tidak ada tamu, mereka langsung menyapu, kedai-kedai itu langsung menyapu. Angkot juga berhenti dan langsung menyapu di sekitarnya,” ucapnya.

    Baca pula: Wapres JK Perintahkan Jumlah Perlintasan Sebidang ...

    Tak hanya pedagang, pekerja kantoran dan ibu rumah tangga pun diwajibkan bertanggung jawab menjaga kebersihan selokan di sekitarnya. "Setiap minggu, warga dikasih sekop, disuruh membersihkan," tutur Kalla.

    Ditanya terpisah, Risma pun mengaku terinspirasi dengan ide yang dilontarkan wakil presiden soal mewajibkan pedagang kaki lima membersihkan lingkungan. Ia menyatakan PKL memang cenderung abai terhadap sampah yang mereka hasilkan. "Soalnya, mereka merasa itu (sampah) bukan punyaku, makanya mereka plang-plung terus setiap pagi meninggalkan sampah. Nanti aku buatkan surat edaran wali kota," ucap dia.

    Pemkot Surabaya, kata dia, sudah berupaya mengolah dan mengurangi sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga, pasar, dan sekolah. “Setelah jungkir balik, kami mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA Benowo sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” ujar dia.

    Tak hanya pemerintah, masyarakat pun digerakkan bersama guna mengolah sampah. Hingga kini, terdapat 28 ribu lebih kader lingkungan dan 520 orang fasilitator lingkungan yang bertugas mendorong dan memotivasi warga untuk sadar kebersihan. Selain itu, banyak kelurahan yang sudah memiliki bank sampah, termasuk sekolah dan kampus, yang didorong agar berbasis ramah lingkungan.

    Surabaya juga mampu mengubah sampah menjadi energi listrik dan sudah ada yang dijual ke PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN). Tahun ini, kata Risma di depan JK, pemkot telah menjual energi listrik sekitar 2 megawatt (MW) dari hasil olahan sampah kepada PLN. "Kami akan lanjutkan pada awal 2019 dengan mengubahnya menjadi 11 MW. Itu beberapa hal yang telah kami lakukan dan itu sumbangsih Surabaya untuk Indonesia,” katanya.

    ARTIKA RACHMI FARMITA

    Simak: Polda Metro Jaya Gelar Operasi Simpatik Jaya Selama 21 Hari


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.