Hari Peduli Sampah, Jusuf Kalla Ingatkan Tragedi Leuwigajah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sedekade Longsor Leuwigajah, Walhi Ajak Peduli Sampah

    Sedekade Longsor Leuwigajah, Walhi Ajak Peduli Sampah

    TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Presiden  Jusuf Kalla membuka puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 di Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa, 28 Februari 2017. JK -sapaan akrabnya- mengajak masyarakat  menjadikan momentum tersebut untuk mengenang bencana kemanusiaan longsornya gunung sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah pada 21 Februari 2005. Longsoran sampah menimpa dua desa di Cimahi yakni Cilimus dan Pojok serta menewaskan 157 orang.

    Menurutnya, Hari Peduli Sampah Nasional ialah hari mengenang musibah. "Setiap hari peringatan tentu punya makna agar kita jangan mengulang kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan yang ada," ujar Kalla dalam sambutannya.

    Baca: Di Surabaya, Jusuf Kalla Disuguhi Remo dan Parade Busana

    Dalam peristiwa Leuwigajah, gunung sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter langsung menelan dua permukiman walaupun terletak satu kilometer dari lembah sampah.  Jusuf Kalla  menyebut Leuwigajah sebagai tragedi mematikan  akibat salah pengelolaan TPA. "Mustinya tidak terjadi, karena di Bandung kan banyak ahli planologi," ucap JK.

    Padahal, Kalla melanjutkan, sampah sebenarnya bagian dari kehidupan yang tidak mungkin ditiadakan. Sampah bisa menjadi teman tapi juga bisa menjadi musuh dalam kehidupan manusia. Semakin modern zaman, sampah berubah mengikuti zaman. Wapres mencontohkan aktivitas sehari-hari masa kini seperti makan dan minum, yang lebih banyak menggunakan berbungkus plastik. Akibatnya, sampah plastik kian banyak.

    Simak: Walhi: Sampah Plastik Bahaya Laten Lingkungan

    “Kita tidak akan mungkin bisa meniadakan sampah 100 persen. Sebab, sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah treatment alias pengelolaan sampah yang baik,” tutur Jusuf Kalla.

    Bila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi musibah seperti sumber penyakit dan banjir. Apalagi, sampah banyak berasal dari masyarakat, maka masyarakat yang pertama bertanggung jawab mengolah sampah. Kalla berujar, semua orang harus bertanggung jawab mengelola sampah. "Jadi bukan hanya tanggung jawab wali kota atau pasukan kuning," ujar dia.

    Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik seperti Surabaya, Makassar, Balikpapan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Depok. Namun, JK menekankan perlunya upaya yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020.

    Lihat: Nilai Investasi Pengolahan Sampah di Jakarta Hampir Rp 3 T

    Sebab, Kalla berujar, Program Indonesia Bebas Sampah 2020 akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. "Upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” ucap JK.

    Adapun genda peringatan HPSN 2017 diawali dengan bersih-bersih Pantai Kenjeran yang dilakukan sedari pagi. Terdapat kurang lebih 16 ribu orang yang ikut terlibat dalam bersih-bersih pantai oleh SKPD Pemkot Surabaya, personel TNI, pelajar, karyawan hotel, dan masyarakat. “Dalam kerja bakti bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 6.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB terkumpul 10.378 ton sampah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

    Selain berpusat di Surabaya, peringatan HPSN 2017 juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di seluruh Indonesia. Selama Februari 2017, terdapat 226 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang telah melaksanakan bersih-bersih lingkungan.

    Baca: Jakarta Gaet Investor Finlandia Bangun Pengolahan Sampah

    Hadir dalam acara tersebut Siti Nurbaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Koperasi A.A Gede Puspayoga, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.